08 Nov 2017 14:36

Biayai Infrastruktur, Pemkot Pinjam 200 M

MyPassion

MANADO—Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Manado berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar. Hal ini diungkapkan Wali Kota Manado Dr Vicky Lumentut dalam sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun anggaran 2018, di gedung DPRD, Senin (6/11), malam.

Menurut orang nomor satu di ibu kota Provinsi Sulut itu, pinjaman akan diajukan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga keuangan non perbankan. “Sebab Pemkot Manado kekurangan dana dan mengalami defisit anggaran sebesar 300 miliar lebih untuk membangun infrastruktur kota pada tahun anggaran 2018 mendatang,” ujarnya.

Wali Kota dua periode itu mengungkapkan, pengajuan pinjaman sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam acara rapat kerja nasional dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017 bersama Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, di Istana Negara Jakarta, 24 Oktober lalu. “Rencana Pemkot Manado untuk mengajukan pinjaman daerah ke PT SMI, untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Kota Manado,” ungkapnya.

Dijelaskan, dana pinjaman sebesar Rp 200 miliar itu, akan digunakan untuk membiayai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pembangunan kembali Pasar Bersehati Manado dan perbaikan jaringan air bersih di Kota Manado. “Dana pinjaman ini kita akan gunakan sebaik-baiknya, untuk kepentingan membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Kota Manado. Karena, APBD tidak cukup, sehingga perlu penambahan anggaran dari pinjaman daerah ini,” pintah Lumentut.

Menanggapi penjelasan wali kota, sejumlah anggota DPRD mengaku setuju dengan rencana Pemkot tersebut. Bahkan mereka menilai kebijakan itu merupakan terobosan pemerintah dalam mengupayakan dana untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat Manado.

“Untuk membahas rencana pinjaman daerah ke PT SMI, DPRD Manado segera membentuk Panitia Khusus (Pansus), sedangkan untuk menindaklanjuti penjelasan Wali Kota GSVL terkait KUA/PPAS, akan dilaksanakan pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Manado dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado,” tandas Ketua DPRD Kota Manado Nortje Van Bone. (ite)

Kirim Komentar