07 Nov 2017 10:22
Pengacara Sebut Hoax

Heboh, Setnov Tersangka Lagi

MyPassion
Setya Novanto

JAKARTA—Senin (7/11), beredar kabar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut diketahui dari diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan.

 

SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Setnov sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Sumber di KPK membenarkan Ketua DPR-RI itu kembali ditetapkan menjadi tersangka.

Setnov diduga telah melakukan korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Oleh KPK, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, KPK belum memberikan informasi resmi soal penetapan tersangka kedua Setnov dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, belum merespons.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setnov, dan menetapkan kembali sebagai tersangka.

"Belum ada. Kami masih fokus di lima orang ini dan juga perbuatan konstruksi penanganan perkara. Di sidang kan sedang diajukan saksi dan bukti-bukti," kata Febri.

Di sisi lain, dilansir dari JawaPos.com, kuasa hukum Setnov Frederich Yunadi menegaskan, SPDP yang beredar di kalangan wartawan adalah hoax. ‎"Jadi yang beredar hanya isu‎," ujar Frederich, Senin (6/11).

Alasan Frederich berani mengatakan hoax, karena sampai saat ini dirinya belum mendapatkan SPDP yang telah dikeluarkan oleh KPK ini. ‎"Itu enggak ada. Kita tidak ada terima sprindik, dan tidak terima SPDP," tegasnya.

Namun demikian Frederich enggan untuk berandai-andai bila SPDP yang didapat wartawan adalah benar. "Nanti saja kalau benar baru kita bicarakan. karena terlalu dini (kalau komentar)," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan siap mengikuti apapun proses hukum di KPK. Hal ini menurutnya penghormatan Golkar pada hukum dan keadilan. "Kami senantiasa menghormati proses-proses yang ada," kata Idrus.

Diketahui ini kali kedua KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus tersebut.(jpg/gel)

Kirim Komentar