02 Nov 2017 13:35

BPK Awasi Aliran 171 Miliar Dandes

MyPassion
Ilustrasi

MINAHASA – Sebanyak Rp 171 miliar Dana Desa (Dandes) yang mengalir ke 227 desa diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, pemerintah desa selaku penguasa pengguna anggaran harus menggunakan sesuai peruntukan. Hal ini dikatakan Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut Bagus Indra Sinandi saat menyambangi Kantor Bupari dalam rapat koordinasi bersama Pemkab yang dihelat di Ruang Sidang, kemarin (1/11).

Sinandi pun mengatakan, untuk penggunaan anggaran harus sesuai dengan perencanaan. “Jangan ada yang tidak sesuai aturan. Bahaya, ancaman hukuman tindak pidana korupsi menanti. Arahan pak Presiden tidak main-main soal uang negara ini,” warning Sinandi.

Dirinya beserta tim, lanjutnya, akan turun langsung ke desa-desa guna melakukan supervisi dan monitoring. “Kurang lebih satu bulan. Kita akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap kinerja pembangunan dana desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Bila ditemukan ketimpangan, proses hukum sangat memungkinkan kita ambil,” tegasnya.

Sementara, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow (JWS) melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jeffry Korengkeng berharap sinergitas serta dukungan penuh seluruh pihak dibutuhkan terkait BPK menjalankan tugasnya. “Baik proses pendataan, supervisi kelengkapan dokumen dan laporan pertanggungjawaban bisa segera disiapkan, sehingga mempercepat proses pekerjaan BPK,” singkat Korengkeng.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan Denny Mangala berharap seluruh pemerintah desa untuk secepatnya  memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dandes dan ADD. Sehingga pencairan tahap akhir bisa segera dilaksanakan. “Mudah-mudahan tidak lewat akhir bulan ini sudah cair. Ingat, semua laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Karena nantinya, bakal diklarifikasi lagi,” kuncinya. (cw-01/fgn)

Kirim Komentar