28 Okt 2017 08:26
Organda-Perusahaan Aplikasi Harus Patuh

Akomodir Pengguna Jasa Angkutan

MyPassion
Ilustrasi

JAKARTA- Lima hari sebelum Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tidak berlaku, Kementerian Perhubungan telah memiliki peraturan baru. Peraturan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus ini memang sudah beberapa kali disosialisasikan. Peraturan baru tersebut bernomor  PM 108 tahun 2017 ditandatangani yang akan berlaku efektif mulai 1 November 2017.

Adanya PM baru sebelum peraturan lama tidak berlaku, bertujuan agar tidak ada jeda kekosongan hukum. Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo berharap semua pihak menjaga situasi tetap kondusif.

Pasca putusan MA yg menganulir 14 pasal yang terdapat dalam PM 26/2017, Kemenhub melakukan dialog publik, terkait bagaimana respon masyarakat diberbagi daerah. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak tersebut, semua pihak mengharapkan agar diatur kembali.

"Karena kalau tidak diatur maka per 1 November akan terjadi kekosongan hukum. Maka kami mencari masukan dari berbagai pihak di berbagai lokasi," kata Sugihardjo kemarin (27/10). Dia mengakui jika peraturan ini tidak seluruhnya bisa memuaskan semua pihak. "Kemenhub berdiri di tengah berusaha mengakomodir semua pihak. Juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha," imbuhnya.

Dalam PM baru tersebut memang ada beberapa aturan yang berbeda. Misalnya saja mengenai STNK yang diperbolehkan milik pribadi. Asal ketika mendaftarkan ke dinas perhubungan setempat harus bergabung dalam satu koperasi yang minimal lima mobil. Selain itu, sebagai tanda bahwa angkutan sudah legal akan diberikan stiker.

Aturan baru ini tidak sekonyong-konyong langsung menerapkan sanksi. Kemenhub memberi waktu tiga bulan untuk semua pihak menyesuaikan diri.

Adrianto Djokosoetono, Ketua DPP Organda, mengapresiasi terbitnya peraturan menteri ini. Menurutnya peraturan ini merupakan rangkuman akomodasi dari berbagai unsur angkutan umum. "Memang tidak semua permintaan bisa diakomodasi, kami menghargai jalan tengah yang ditempuh Kemenhub. Kami harap dengan peraturan ini akan muncul persaingan usaha yang sehat," jelasnya.

Lebih lanjut Andrianto menghimbau pada anggota organda kami sebagai pengusaha angkutan dan pelaku usaha untuk menghormati aturan baru tersebut. "Kami juga akan menjalin komunikasi dengan perusahaan aplikasi demi kebaikan semua pihak," tambahnya. (jpg)

Kirim Komentar