23 Okt 2017 12:05

Bukan Negeri Malaikat

MyPassion

TERJANGAN KPK sudah menyasar sampai ke Sulawesi Utara. Tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan salah satu anggota DPR RI merupakan buktinya. Jika ditempatkan pada daftar tangkapan KPK, kasus ini merupakan satu dari sekian banyak. Tentang pengungkapan korupsi melalui OTT, penulis telah mengulasnya dalam kolom ini edisi 18 September dengan judul “Di Balik Korupsi: Mengungkap Paradigma Cacat Indonesia”.

 

Dalam tulisan tersebut, penulis mencoba menguak kultur, sistem dan struktur, serta relasi sosial yang mendukung praktek-praktek tersebut. Sedemikian bobroknya paradigma-paradigma cacat tersebut, sehingga tak jarang pesimisme terhadap aksi kontra korupsi menyembul. Bagi penulis, yang menakutkan adalah ketika pesimisme ini digunakan secara strategis sebagai topeng untuk melawan pemberantasan korupsi.

Untuk melawan kecenderungan tersebut, kita perlu memahami pesismisme di balik pemberantasan korupsi. Dalam pemahaman tersebut, kita akan akan berusaha mencari secerca asa yang masih menyala.

Bukan Negeri para Malaikat

Jelaslah bahwa negara ini bukanlah negeri para malaikat. Negara yang dinamakan Indonesia ini merupakan milik dari masyarakat Indonesia. Dan kita memang bukan malaikat. Jika sudah sedemikian jelas, maka pertanyaan yang relevan memang bukanlah apakah negeri ini milik malaikat. Sebaliknya, adakah orang yang berjiwa malaikat di antara yang bukan?

Menilik jiwa orang sungguh sukar. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak percikan-percikan kemalaikatan yang secara sporadis muncul di sekitar kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada guru yang masih mengajar demi masa depan anak didiknya, bukan sekedar mengejar sertifikasi dan embel-embelnya. Masih ada pelayan publik yang melihat masyarakat sebagai subjek yang harus dilayani, bukan untuk dieksploitasi

Masih ada dosen yang dengan tegas menolak godaan-godaan seperti amplop, ijazah palsu, dan segala bentuk gratifikasi. Masih ada pemimpin di level daerah dan nasional yang menjadikan pemberdayaan rakyatnya sebagai daya dorong sekaligus tujuan utama pengabdiannya. Masih ada polisi yang menganggap masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas sebagai subjek yang perlu disadarkan, bukan sebagai objek untuk diperdaya. Litani ini masih sangat panjang untuk dilanjutkan.

Pada saat yang sama, banyak orang persis melakukan yang sebaliknya. Mereka  melakukan segala hal yang semakin menegaskan bahwa kita tidak tinggal di pulau Utopia. Thomas More (1478-1535), seorang humanis, ahli hukum, dan filsuf zaman Renaissance, menggambarkan Utopia sebagai suatu tatanan masyarakat dengan tradisi sosial, politik, yuridis, dan religius yang ideal.

More mengkarakterisasi sistem dan struktur masyarakat pulau Utopia dengan kesederhanaan tanpa banyak embel-embel, serta kejelasan, harmonisasi, dan intensi yang tulus. Utopia sendiri hanyalah sebuah fiksi yang ia gunakan untuk menegaskan keyakinan-keyakinannya. Sekaligus juga, More menggunakan Utopia sebagai kritik sosialnya terhadap realitas sosial, politik, religius semasa.

Kita jelas tidak tinggal di pulau Utopia. Kita berada bersama dengan orang-orang yang masih menghalalkan suap dan pungli. Dunia pendidikan masih mendewakan formalitas sertifikasi dan konsekuensi finansialnya di atas pendidikan manusia. Dunia yang sama masih mendahulukan kepentingan material di atas kejujuran akademik. Demi status dan pangkat, masih banyak orang mengejar strata pendidikan dengan cara-cara yang menjijikan.

Dalam dunia birokrasi, masih banyak pelayan publik menanggalkan idealisme mereka demi kepuasan material. Dalam bidang pemerintahan dan legislasi, masih banyak pemimpin dan wakil rakyat menodai mandat rakyat demi keagungan pribadi, keluarga, dan kelompok yang semu.

Di hadapan rakyat, pemimpin dan pelayan publik masih mengedepankan formalitas elok sebagai pengganti kejujuran dan kehormatan. Mereka tak malu untuk merendahkan logos (ratio) mereka dengan mengumbar rasionalisasi-rasionalisasi picisan. Semuanya diperuntukan demi pemenuhan kebutuhan yang tak berujung dari ke-aku-an.

Berada di dunia seperti itu, kita akan cenderung secara pesimis melihat pemberantasan korupsi sebagai kerja herkulian. Usaha tersebut bagaikan sebuah riak dalam lautan yang berbadai. Dilihat dari perspektif ini, dentang seruan Jokowi dan ketua MA (Maklumat Ketua Mahkamah Agung No. 1/Maklumat/KMA/IX/2017) lebih terdengar sebagai dentingan lirih yang minus efek.  

Kita memang bukan malaikat. Tapi, jika ada yang menunjukan bahwa dirinya berjiwa malaikat, maka secara logis kemungkinan perubahan juga ada. Sesedikit apapun kemungkinan itu, ia telah merongrong posisi dan alasan orang-orang yang pesimis. Itu adalah pembuktian terbalik dari ketidakmungkinan. Justru, praktek-praktek anomali dengan jiwa malaikat perlahan tapi pasti akan mendisrupsi tahta korupsi dan suap yang sekarang masih merupakan incumbent.

Sang Pelayan Publik

Salah satu alasan praktis untuk menjelaskan praktek pungli di lingkungan pelayan publik adalah kesejahteraan. Tuntutan hidup yang semakin tinggi, baik dari sisi harga barang maupun dari sisi kebutuhan pribadi, menyebabkan sumber pendapatan regular normal dianggap tidak memadai. Dalam hal ini, adalah masuk akal jika pelayan publik mengharapkan jasa mereka dihargai lebih dengan kenaikan gaji dan tunjangan.

Namun, setelah kesejahteraan pelayan publik dinisbikan, kita bukan lagi berhadapan dengan kebutuhan tetapi hasrat yang liar dan tak bertepi. Di sini kita berhadapan bukan lagi dengan kebutuhan individualistik. Di sini, kita bersua dengan hyper-individualisme dalam wajahnya yang paling menakutkan.

Hal ini menjadi sangat menakutkan karena kebutuhan individulistik masih berhubungan kebutuhan fisik dan material. Sedangkan, hyper-individualisme menguak kedalaman individu yang tidak ada dasarnya. Individu tereduksi dalam ketidakberbatasan hasratnya sendiri. 

Termakan oleh pusaran hasrat, banyak pejabat publik jatuh pada godaan lemahnya posisi orang yang dilayani. Maksudnya, kemendesakan dan kebutuhan orang yang dilayani sering kali mendorong mereka untuk tunduk pada hasrat liar sang pelayan publik. Posisi lemah ini diperparah dengan daftar persyaratan yang jauh dari kesan sederhana. Akhirnya, tunduk pada hasrat liar itu menjadi kompensasi persyaratan yang kurang.

Kondisi ini semakin runyam ketika kelemahan orang yang dilayani semakin dieksploitasi. Sang pelayan publik sangat mungkin merekayasa kondisi, sehingga orang yang dilayani semakin tidak mampu menemukan solusi. Rekayasa ini kemudian secara brilian diarahkan pada pemenuhan hasrat liar sang pelayan publik.

Kaum pesimistik akan fokus pada sang pelayan publik dengan hasrat liarnya dan rapuhnya posisi rakyat. Namun, yang mereka lupa adalah sistem pelayanan publik yang immune tehadap hasrat liar tersebut sementara dikembangkan dan dipraktekkan. Sentuhan teknologi informasi terhadap sistem pelayanan publik (e-budgeting, e-governance, pelayanan satu atap berbasis teknologi informasi, dan inovasi-inovasi lain yang akan muncul) bak sentuhan tangan Midas.

Praktek-praktek inovatif tersebut perlahan tapi pasti akan mendisrupsi dominasi hyper-individulisme. Inovasi-inovasi tersebut akan bermunculan bagaikan gelombang pasang yang pasti.

Dewi Iustitia

Dalam ruang-ruang persidangan, sering kali terlihat patung Dewi Iustitia. Seorang dewi dari kebudayaan Romawi kuno yang merupakan personifikasi dari kekuatan moral dalam sistem hukum dan peradilan. Patung tersebut sering dihubungkan dengan Dewi Themis yang merupakan personifikasi dari tatanan hukum ilahi yang mengatur kehidupan para dewa dan dewi dalam kebudayaan Yunani kuno.

Namun, sebenarnya hubungan mitologis mereka tidak secara langsung. Mereka dihubungkan melalui Dewi Dike yang merupakan putri dari Dewi Themis yang merupakan personifikasi dari keadilan, tatanan moral dan pengadilan yang adil.

Dewi Iustitia digambarkan memegang timbangan di tangan kiri dan pedang bermata dua di tangan kanan. Sejak abad ke-15, ia digambarkan dengan menggunakan penutup mata. Timbangan menyimbolkan bagaimana ia menimbang bobot kebenaran dari tuntutan dan pembelaan.

Pedang merupakan simbol kekuatan rasio dan keadilan, serta penegakan hukum yang tetap berorientasi pada keadilan. Sedangkan, penutup mata mengekspresikan objektivitas. Artinya, keputusan yang diambil seharusnya terlepas dari ketakutan dan keberpihakan, godaan uang dan kekayaan, reputasi dan kekuasaan.

Permasalahan utama dari hukum di negara ini adalah hilangnya penutup mata dan pedang sang dewi. Ia telah kehilangan objektivitasnya dengan mengabdi pada uang, kekayaan, reputasi dan kekuasaan. Ia pun telah kehilangan kekuatanya untuk menegakkan keadilan dan tatanan moral.

Konsekuensinya, hukum seringkali dibuat untuk mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok (termasuk partai politik). Hukumpun tidak lagi melayani rakyat kecil dengan kesederhanaan, kejelasan, dan kepastiannya. Ia telah dimodifikasi sehingga menjadi kompleks, rumit, rigid dan prosedural.

Dengan kondisi hukum seperti ini, publik tidak akan pernah terlayani. Kondisi kompleks untuk mentaati hukum seringkali mendorong rakyat untuk menyederhanakan masalah dengan mengambil jalan pintas. Suap dan korupsi semakin merajalela dalam kondisi ini.

Dalam situasi ini, pesimisme sungguh terpupuk. Namun, yang melucuti penutup mata dan pedang Dewi Iustitia adalah manusia sendiri. Karena itu, manusia mempunyai kapasitas untuk mengembalikannya.

Pendidikan hukum seharusnya menyorot dan menjadikan praktek-praktek penegak hukum yang ideal sebagai rujukan tetap. Persyaratan yang berhubungan bentuk-bentuk finansial seharusnya diminimalisasi seradikal mungkin. Penegak hukum yang merupakan titisan sang dewi dan generasi yang muncul dari sistem pendidikan di atas akan mendisrupsi kemapanan “hakim-hakim” palsu.

Epilog

Ketika inovasi-inovasi di atas bukan hanya mendisrupsi tapi telah menjadi tradisi baru, saat itulah Dewi Iustitia tersenyum kepada Indonesia. (***)

Kirim Komentar