19 Okt 2017 09:57

Senator Pua Tegaskan Perda Untuk Rakyat

MyPassion
SINERGI: Senator Marhany Pua (ketiga dari kiri) bersama perutusan Baleg DPRD kabupaten/kota Sulut.

MANADO- DPD RI gelar rembuk nasional. Melibatkan pimpinan badan legislasi DPRD provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, Rabu (18/10), kemarin. Diikuti sekira 700 peserta. Termasuk perutusan Sulawesi Utara. “Kegiatan rembuk nasional sebagai salah satu kegiatan yang mewarnai perayaan HUT ke 13 DPD RI,” beber Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Ir Marhany Pua.

Dijelaskannya, kegiatan ini mencari solusi bagi peningkatan kualitas penyusunan dan perancangan peraturan daerah. Juga, upaya meningkatkan kinerja badan legislasi daerah, usai dibatalkannya eksekutif review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat membatalkan sekira 3.143 Perda, yang bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya. “Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” paparnya.

Lanjutnya, usai putusan MK terhadap perkara 137/PUU-XIII /2015,  tertanggal 5 April 2017, maka MK telah membatalkan kewenangan Mendagri untuk membatalkan Perda. “Pembatalan Perda hanya bisa dilakukan melalui Judisial Review ke Mahkamah Agung,” sambungnya.

Sebab itu, dampak putusan MK, Kemendagri kemudian memperketat pengeluaran nomor register Perda. Bila Perda terindikasi bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi, akan dikembalikan lagi. “Jadi, Baleg DPRD harus yakin betul, perda yang dibuat benar-benar merupakan kebutuhan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kuncinya. (vip)

Kirim Komentar