18 Okt 2017 10:52

Pidato Pribumi, Anies Dipolisikan

MyPassion
Anies Baswedan

JAKARTA – Persatuan warga DKI Jakarta ternyata masih jauh panggang dari api. Pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Senin (16/10), belum menghapus perpecahan yang muncul sejak pilgub lalu.

Kemarin (17/10), hari pertama Anies memimpin ibu kota, sudah ada yang melaporkan dia ke polisi. Adalah Banteng Muda Indonesia yang melaporkan Anies kepada Bareskrim Polri. Laporan itu dilakukan tadi malam. “Kami melaporkan Saudara Anies Baswedan terkait isi dari sebagian pidato politik kemarin (Senin red), mengenai kata pribumi dan nonpribumi,’’ kata Kepala Bidang Pidana Hukum dan HAM DPD DKI Banteng Muda Indonesia Pahala Sirait.

Sebelum melapor ke Bareskrim Polri, Pahala sempat mendatangi Polda Metro Jaya. ’’Kami dari Polda Metro Jaya, tapi dilimpahkan ke Bareskrim,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, Anies dilaporkan dengan tuduhan melanggar ketentuan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998. Inpres itu mengatur penghentian penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, lanjut Pahala, pihaknya melaporkan Anies karena dianggap melanggar UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. ’’Sejak ada Inpres itu, tidak ada lagi istilah pribumi dan nonpribumi,’’ jelasnya. ’’Itulah yang akan menjadi dasar hukum kami,’’ tambah dia.

Berkaitan dengan alat bukti, Pahala menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan transkrip dan video pidato Anies. Sampai tengah malam, proses pelaporan Anies oleh Banteng Muda Indonesia masih berlangsung.

Sebelum Banteng Muda Indonesia melaporkan Anies ke polisi, kalimat pribumi dan nonpribumi yang diucapkan Anies saat pidato politik ramai menjadi perbincangan di media sosial (medsos). Mantan Mendikbud itu dihujat sana-sini.

Namun, Anies membantah kalimatnya soal pribumi dan nonpribumi berbau rasis. Hal itu semata-mata dia ucapkan untuk menggambarkan zaman kolonialisme dulu. ’’Kota-kota lain kan nggak lihat Belanda dari dekat. Yang lihat Belanda dari dekat siapa? Kan Jakarta. Kalau di pelosok Indonesia tahu, tapi nggak lihat di depan mata,’’ katanya berusaha menjelaskan.

Lebih lanjut, dia mengklaim, tuaian protes itu muncul karena pemberitaan yang kurang dari dua media online. ’’Sekarang sudah dikoreksi. Saya subuh diberi kabar, sudah dikoreksi. Itu bicara tentang era kolonial Belanda,’’ ungkapnya.

Kalau mencermati isi pidato Anies di pelataran Balai Kota Jakarta, memang pernyataan dia terkait dengan kolonialisme. ’’Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh. Tapi, di Jakarta bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura, ’Itik se atellor, ajam se ngeremme’. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami.’’ Demikian cuplikan isi pidato Anies yang menuai kontroversi.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Digoreng sana-sini di media sosial, dalam pidato itu seolah-olah Anies ingin mempertebal garis pemisah antara pribumi dan nonpribumi. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri serta pejabat senior sampai ikut berkomentar tentang masalah tersebut.”Jadi, jangan hanya cut satu kata, dalam konteks apa dia (Anies) bicara. Dia bicara dalam konteks kolonial. Karena itu, harus bangkit,’’ kata Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Dalam konteks sejarah tersebut, menurut JK, tidak ada yang salah dengan pidato Anies. Dia pun mendukung pidato yang ditujukan untuk mengulas warga pribumi harus bangkit dari penindasan penjajah.

 

’’Kalau katakan, ’Sudah, kalian jangan kasih kesempatan pribumi’, nah itu salah. Dia bicara dalam konteks sejarah. Kalian bisa dengar ulang, pada zaman kolonial pribumi terpuruk, sekarang jangan lagi. Harus maju,’’ urai JK.

Dia menegaskan, konteks pidato Anies itu tidak diskriminatif terhadap etnis tertentu. Namun, mengingatkan bahwa pada zaman kolonial ada perilaku diskriminatif yang sekarang tidak boleh diulangi. ’’Dulu diskriminatif, sekarang jangan. Kalau kita mau balik dia punya perkataan kan,’’ tegas JK.

Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed Enda Nasution ikut menanggapi riuhnya jagat medsos terkait dengan isi pidato Anies. Dia mengakui, sebagian masyarakat atau pengguna medsos merasa jengkel mendengar kata pribumi itu. ’’Rasa jengah itu normal,’’ katanya.

Meski setelah dianalisis dalam teks dan suara pidato ternyata konteks pribumi yang dimaksud adalah pada masa penjajahan dahulu, Enda menuturkan masih ada orang yang sensitif. Orang-orang yang sensitif itu merupakan buntut munculnya politik yang tidak sehat. Sebab, Pilkada DKI Jakarta 2017 dicap telah membelah masyarakat dalam hal agama dan ras.

Namun, dia menuturkan, ramainya percakapan soal pribumi di medsos tidak seluruhnya bersifat serius. Bahkan, kalau mau dihitung secara riil, jauh lebih banyak yang bercakap pribumi dalam tataran bercanda. ’’Ini sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang suka bercanda,’’ ungkapnya.

Menurut Enda, riuhnya percakapan di medsos tentang sebuah polemik bisa diprediksi tidak berlangsung lama. Kisarannya hanya berjalan 1–2 hari. Setelah itu hilang ditelan isu lain yang lebih segar atau baru. Dia menegaskan, pada era medsos saat ini, sebaiknya seluruh pihak berhati-hati dalam menyampaikan perkataan. Baik politisi, pejabat, maupun pengguna medsos. Pada masa lalu, ketika media hanya berupa TV dan radio, percakapan atas sebuah polemik hanya terjadi di ruang luar, pos ronda, atau momen arisan.

Pada era medsos seperti sekarang, polemik yang muncul bisa cepat menggelembung menjadi percakapan riuh di medsos. Selain cepat menjadi percakapan masal, cakupannya meluas ke seluruh Indonesia. ’’Jadi, sebaiknya semua pihak hati-hati dalam bicara dan menahan diri,’’ tuturnya. (***)

Komentar
  • MyPassion

    Pisga
    18 Okt 2017 11:37

    Semoga hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua
Kirim Komentar