17 Okt 2017 10:41

Terpilih Belum Tentu Diteguhkan

MyPassion

MANADO - Pemilihan Pelayan Khusus dan Kategorial BIPRA Jemaat periode 2018-2021 telah usai. Namun, bagi yang terpilih tidak sesuai Juklak Pemilihan dianggap tak sah. Hal ini turut disampaikan Wakil Ketua BPMS Pdt Arthur R Rumengan MTeol.

 

"BPMS berharap proses pemilihan yang sudah usai sesuai diharapkan. Artinya dengan berlangsung pemilihan kami berharap semua Panitia Pemilihan dan BPMJ dapat bertanggung jawab atas Pilpelsus maupun Kategorial BIPRA di aras jemaat. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai aturan dalam hal ini Juklak Pemilihan kami mengimbau dapat melakukan pemilihan kembali," imbuhnya.

Lanjut, jika kedapatan teknis pemilihannya tidak sesuai aturan maka pada saat peneguhan nanti tidak akan diakui. "Kami terus menegaskan dari sebelum pemilihan dilakukan sesuai dengan Tata Gereja, Juklak Pemilihan bahkan Surat Edaran dari BPMS sudah dibagikan ke wilayah dan jemaat aturan yang ada harus diikuti. Jika kedapatan nanti dari BPMS kami tidak akan mengeluarkan SK peneguhan kepada para calon yang terkena aturan," bebernya.

Diungkapkan, soal pelantikan kategorial aras jemaat bagi ketua-ketua BIPRA akan dilantik dulu baru diteguhkan jadi penatua. “Tapi kami masih akan lihat apa ketua-ketua BIPRA dan anggotanya dilantik sama-sama kemudian diteguhkan. Selama ini pada periode sebelumnya pelantikan syamas, penatua dan ketua-ketua BIPRA diteguhkan bersamaan," terangnya.

Ia menjelaskan, untuk mekanisme pemilihannya sesuai dengan berita acara. Artinya sesudah pemilihan dari jemaat dan wilayah akan mengirim berita acara pemilihan. Dan mereka akan laporkan siapa-siapa saja yang terpilih ke sinode. “Dari sinode ada panitia juga untuk memeriksa data-data yang masuk. Sesudah itu sinode akan mengeluarkan SK penetapan peneguhan calon syamas dan penatua serta kategorial BIPRA," jelasnya.

Terkait dengan syarat calon kategorial BIPRA aras jemaat, Ia pun menegaskan harus memiliki sertifikat pelatihan sesuai kategori masing-masing. Artinya di mana yang bersangkutan mengikuti pelatihan di situlah dia harus terpilih sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

"Jika mereka mengikuti pelatihan kepemimpinan Penataran Dasar Guru Sekolah Minggu, Latihan Tenaga Pembina Remaja (LTPR), Latihan Kepemimpinan Pemuda Gereja (LKPG) serta pelatihan untuk P/KB dan W/KI kemudian terpilih menjadi ketua di salah satu kategorial itu tidak masalah. Tapi, jika yang bersangkutan hanya mengikuti LTPR atau LKPG dan terpilih di P/KB atau di W/KI itu tidak bisa sama sekali," tukasnya.

"Mereka harus memilih kembali karena sesuai ketentuan itu tidak sah. Jika mereka tetap bersikeras memilih yang bersangkutan maka, kami tidak akan keluarkan SK peneguhan," pungkas Rumengan.

Ditegaskannya, yang hanya memiliki sertifikat itu yang dipilih. Jika ada pertanyaan kalau aras jemaat yang anggota sidi jemaatnya tidak memiliki sertifikat yang bersangkutan maka pemilihan tetap berlanjut walaupun  yang memiliki sertifikat hanya sedikit.

"Nanti BPMS akan lihat jemaat mana saja yang komisi pelayanan belum lengkap. Kami akan undang dan membuat pelatihan. Kemudian pemilihan dilakukan untuk menambah jumlah karena belum cukup. Jika dari jemaat tersebut tidak ada anggota sidi jemaat yang memiliki sertifikat maka pemilihan tidak harus diadakan," ujarnya.

Lanjutnya, mengenai kriteria calon kategorial BIPRA yang sudah dua periode tidak boleh dipilih lagi. "Bagi Pelsus yang sudah dua periode berturut 2010-2013 sampai 2014-2017 di BPMJ tidak dapat dipilih sebagai calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial. Kemudian Calon Ketua Komisi Pelayanan Kategorial tidak menjabat Ketua Komisi Pelayanan Kategorial dua periode 2010-2013 sampai dengan 2014-2017 pada semua kategorial," ungkapnya.

Senada, Ketua KPRS GMIM Pnt Ir Moody Rondunuwu menerangkan semua komisi remaja harus sesuai Juklak Pemilihan. Jika ada jemaat yang memang pembina remajanya tidak memiliki sertifikat, harus diakui ini kelalaian dari jemaat-jemaat bersangkutan.

"Karena selama empat tahun periode pelayanan mungkin tidak memprogramkan dan mengikut sertakan para pembina untuk mengikuti LTPR Dasar. Dan inilah akibatnya. Maka jadikan ini suatu pelajaran penting dan berharga bagi semua ketua BPMJ setempat," tukas Rondonuwu. "Jika tidak ada yang memenuhi syarat sesuai Juklak Pemilihan, maka tidak bisa dipilih," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu ketua remaja yang terpilih mengakui hanya memiliki sertifikat LKPG. "Saya hanya memiliki sertifikat LKPG tapi mereka tetap memilih saya menjadi ketua remaja. Saya juga takut jika menolak karena ini pelayanan jadi harus diterima," ucapnya yang enggan namanya dikorankan. (ela)

Kirim Komentar