12 Okt 2017 09:58
Perluas Kewenangan KY

Etika dan Perilaku Hakim Disorot

MyPassion
PERADILAN BERSIH: Sumartono (depan kedelapan kiri) dan Jaja Jayus (depan kesembilan kiri) bersama para peserta diskusi yang berlangsung di Ruang Bunaken, Manado Quality Hotel, kemarin.

MANADO—Pelanggaran kode etik hakim sering terjadi saat ini karena peradaban yang sudah dipengaruhi teknologi. Semua orang cenderung mengikuti falsafah barat yang individualis. “Semua orang tergiur dengan kehidupan duniawi sehingga rela melakukan apa saja meski itu salah. Padahal Indonesia seharusnya menganut sistem kolonal,” ujar Ketua Bidang SDM, Advokasi Hukum Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Dr Sumartono SH MHum, Rabu (11/10) kemarin, pada lokakarya peningkatkan pemahaman masyarakat terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, di Manado Quality Hotel.

Lanjut Sumartono, lokakarya ini sudah direncanakan jauh sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado beberapa hari lalu. Meski tak menampik, KY sedang gencar berupaya mewujudkan peradilan yang bersih di negara ini. “Dan saat ini, Sulut memang menjadi daerah tujuan kami,” ujar Sumartono.

Sementara itu, Kabid Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Dr Jaja Jayus SH MHum menuturkan, realita saat ini menunjukkan keterlibatan para penegak hukum termasuk oknum hakim yang menyalahgunakan jabatannya. “Itu membuat kedudukan dan kinerja KY dipertanyakan public,” ungkap Jayus.

Namun dia menegaskan, KY akan terus konsisten menjaga marwah kehakiman. Agar para hakim bisa menjalankan tugas dan fungsi secara benar.

Di sisi lain, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Kemas Abdul Roni mengatakan, selama ini KY dianggap tidak begitu popular dibandingkan lembaga hukum lainnya. “Karena Kewenangan KY sangat terbatas. Tapi kami terus melakukan tanggung jawab dan fungsi yang diberikan oleh konstitusi negara,’’ beber demisioner Jaksa KPK tersebut.

Lebih lanjut Kemas mengatakan, dalam melakukan tanggung jawabnya, KY tidak mengharapkan pujian dari publik. “Yang terpenting adalah KY tetap konsisten dan terus berkomitmen mewujudkan peradilan seadil-adilnya di negeri ini,’’ tutupnya.

Di lain pihak, Advokat Agus Simanjuntak berpendapat, KY sebagai lembaga negara memiliki banyak tugas dan fungsi. Di antaranya, mengawasi dan melakukan surpervisi terhadap hakim.

Kata Simanjuntak, KY seharusnya diberi kewenangan lebih oleh Undang-Undang. Seperti halnya yang dilakukan KPK dalam melakukan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Terpantau, diskusi ini diikuti jajaran pejabat Kantor Penghubung KY Sulut, akademisi, mahasiswa, advokat, masyarakat, dan insan pers.(ayurahmi/har)

Kirim Komentar