12 Okt 2017 13:33

70 Desa Belum Masukkan LPJ

MyPassion

BOLTIM--Tahun anggaran 2017 sudah masuk bulan ke sepuluh. Sayangnya, dari 80 desa yang ada di Boltim, baru 10 desa yang memasukkan laporan pertanggungjawaban.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Boltim Linda Roringkon, Rabu (11/10) kemarin. Dirinya mengatakan, dokumen LPJ yang masuk ke PMD baru 10 desa. "Seharusnya 60 hari setelah dicairkan, LPJ sudah dimasukkan," ungkap Roringkon.

Dirinya menambahkan, para kepala desa mengatakan laporan sudah selesai, namun masih menunggu pemeriksaan selesai dari Inspektorat Daerah. "Kepala desa mengaku, sudah banyak yang selesai. Tapi masih ada pemeriksaan dari Inspektorat sehingga mereka belum masukkan," jelas Roringkon.

Roringkon menambahkan, kepala desa seharusnya bisa memasukkan pertanggungjawaban meskipun belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. "Nanti jika ada koreksi dari Inpektorat, sangadi bisa melakukan perubahan sesuai petunjuk dari Inspektorat," tambah Roringkon.

Roringkon menjelaskan, dalam proses pencairan tahap kedua dana desa dan alokasi dana desa, setiap desa diwajibkan memasukkan semua dokumen pertanggungjawaban. "LPJ wajib ada sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi ke Badan Keuangan untuk pencairan tahap kedua," tegasnya.

Namun Roringkon mengingatkan, dalam proses dikeluarkannya rekomendasi pencairan tahap kedua, Dinas PMD berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah. "Jika ada temuan dari Inspektorat, harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita keluarkan rekomendasi. Bila Inspektorat memberikan rekomendasi, proses pencairan tahap kedua bisa dilanjutkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Oscar Manoppo menegaskan, pencairan dana desa dan ADD tahap kedua bisa diproses jika pertanggungjawaban tahap pertama sudah dimasukkan. "Itu syarat mutlak untuk pencairan tahap kedua," ujarnya.

Manoppo menegaskan, dirinya tidak mau mengambil risiko melakukan pencairan. Meskipun di sistem keuangan desa sudah selesai dilakukan input program dari kepala desa. "Ini catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih baik jadi Silpa dari pada bermasalah dengan hukum karena tidak mampu dipertanggungjawabkan. Yang pasti jika dokumen lengkap, proses pencairan tidak sulit," tegas Manoppo.(cw-02/har)

Kirim Komentar