10 Okt 2017 09:47

Lacak Harta dan Peran Hakim Lain

MyPassion
Febri Diansyah

MANADO- Kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono, menggelinding bak bola panas. Kuat dugaan Ketua PT Manado Sudiwardono SH MHum belum memperbaharui LHKPN. Bahkan, setelah ditelusuri di situs acch.kpk.go.id, sejumlah hakim di PT Manado malas melapor dan memperbaharui LHKPN.

Tak pelak, kondisi ini disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan bakal melacak harta kekayaan hakim yang diduga turut serta terlibat. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, LHKPN itu penting karena sudah diatur undang-undang. "Itu penting untuk mengetahui harta yang dimiliki. Jadi jika tidak sesuai, bisa dilihat dan dicari tahu dari mana itu semua (harta, red) berasal," beber Febri kepada Manado Post, di Jakarta, Senin (9/10), kemarin.

Diketahui, ketentuan untuk menyerahkan LHKPN bagi penyelenggara negara sudah diatur dalam Undang-undang 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Juga, Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi. Disebutkan,  penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.

"Saat ini masih kita dalami, apakah saat perkara berproses (kasus Marlina Moha Siahaan, red) di pengadilan negeri, ada upaya penyuapan atau tidak, seperti yang terjadi di pengadilan tinggi. Juga, apa ada aliran uang suap ke pihak lain selain Sudiwardono ini, masih didalami tim," tegas Febri.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi via whats'app mengungkapkan, LHKPN itu penting bagi para hakim yang taat pada hukum dan kode etik hakim. "Insiden itu sangat disesali. Dan saya harap tidak terjadi lagi, sebagai hakim dan aparatur MA harus tunduk dalam pedoman sebagai hakim dan menjunjung tinggi martabat hakim. Saya harap kasus seperti ini tidak terjadi lagi kedepan," harap Suhadi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan bahwa temuan sementara KPK baru sebatas suap untuk membebaskan Marlina. “Ada seorang anak yang berusaha mengurus supaya ibunya lepas dari korupsi dengan segala macam upaya,’’ terang Panjaitan di gedung KPK, kemarin.

Apakah itu berarti memang ada mafia peradilan di PT Manado, Basaria  belum bisa memastikan. “Kami belum menemukan apakah ada kebersamaan antara pak SDW dalam hal ini bersama-sama dengan (hakim) yang lainnya,’’ lanjut purnawirawan Polri itu.

Dia menjelaskan, penyidik kemarin baru memulai pengembangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) Aditya Anugrah Moha (AAM) dengan Sudiwardono (SDW). Pihaknya akan melihat lebih lanjut apakah memang ada keterlibatan tim, dalam hal ini majelis hakim secara keseluruhan. Untuk saat ini, hakim yang menjadi tersangka masih satu orang, yakni SDW.

Mengenai kemungkinan memanggil para anggota majelis hakim yang menyidangkan Marlina, Basaria menyatakan belum bisa memastikan. Sebab, hal itu tergantung kebutuhan penyidik. “Semua yang berhubungan dengan kasus tersebut pasti akan dipanggil,’’ tambahnya.

Terpisah, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali sudah menandatangani surat keputusan pemberhentian sementara SDW, Senin (9/10), kemarin. MA juga memangkas gaji pokok SDW sebesar 50 persen. “Terhitung mulai 1 November 2017,” ungkap Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah.

Tidak hanya itu, tunjangan sebagai hakim maupun ketua PT Sulut juga tidak diberikan lagi kepada SDW. Menurut Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto, keputusan pemberhentian sementara berlaku sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap untuk SDW. “Ada asas praduga tak bersalah. Kami harus hormati itu,” ungkap Sunarto, kemarin. Namun demikian, MA memastikan segera mencari pengganti SDW.

Berkaitan dengan informasi pemberhentian Dirjen Badilum MA Herri Swantoro pasca OTT SDW, Sunarto membantah hal tersebut. Dia menjelaskan, pemeriksaan terhadap Herri sebagai atasan SDW baru rampung kemarin. Hasilnya juga positif. “Tim pemeriksa berkesimpulan dirjen badilum selaku atasan langsung ketua PT Sulut telah memenuhi kewajiban pengawasan dan pembinaannya,” terangnya.

Karena itu, MA tidak memberhentikan Herri. Dia tetap menjabat sebagai dirjen badilum MA yang membawahi seluruh ketua PT di tanah air. Keterangan itu disampaikan Sunarto sekaligus untuk menepis kabar pemberhentian Herri yang sempat beredar. “Itulah temuan kami dan tidak ada upaya pencopotan seperti muncul di media,” imbuhnya. Dia berharap keterangan tersebut menjelaskan kabar yang sempat simpang siur.(ctr-02/gnr)

(ctr-02/gnr)

Kirim Komentar