10 Okt 2017 13:07
Angouw: Bukan Pembatasan Tapi Pengaturan

Ketatnya DPRD Sulut Tiru DPR-RI, "Jangan-jangan Ada Kriminal yang Datang"

MyPassion

MANADO—Ternyata ketatnya penjagaan di kantor DPRD Sulut, meniru pengaturan di DPR-RI. Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat dikonfirmasi wartawan, kemarin. “Kami meminta sekretariat lakukan pengaturan. Mereka juga sudah studi banding ke beberapa DPRD provinsi. Di antaranya Sumatera Selatan dan DPR-RI,” beber politikus PDI Perjuangan ini. Hasilnya, harus ada pengaturan kedatangan tamu termasuk awak media di gedung rakyat tersebut. “Jadi ini bukan pembatasan namun pengaturan. Tak ada larangan,” tegasnya.

 

Dia menekankan, DPRD tidak pernah menutup informasi apapun pada masyarakat. Apalagi menghalangi kinerja wartawan. “Hanya diatur saja. Jangan-jangan ada kriminal yang datang, tidak diketahui,” sebut legislator dari dapil Manado ini. Di sisi lain dia enggan membandingkan keterbukaan kantor gubernur dengan kantor DPRD Sulut. “Saya tidak tahu kalau kantor gubernur. Tapi coba ke DPR-RI,” tukasnya.

Beberapa legislator mendukung hal ini. Seperti diungkapkan Ketua Komisi II Cindy Wurangian. “Ini hal positif. Tapi harusnya dilakukan sosialisasi lebih dulu. Kami juga tidak tahu,” beber politikus Partai Golkar ini. Senada disampaikan rekan se-fraksinya Rasky Mokodompit. “Mungkin pengaturan yang keliru. Harusnya pintu masuk dibuka saja. Nanti khusus lantai 2 dan lantai 3, tamunya lebih selektif,” tukasnya.

Di sisi lain, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unima Dr Fitri Mamonto menilai, sebagai wakil rakyat tak ada alasan bagi legislator untuk menjauh dari rakyat dengan membatasi ruang temu di gedung DPRD. “Saya yakin pasti tidak semua legislator menutup akses informasi termasuk meminta Sekwan membatasi ruang gerak masyarakat yang berkunjung ke DPRD.

Karena sangat  disayangkan jika  seorang anggota dewan meminta  Sekwan menutup akses masyarakat ke gedung DPRD,” ujarnya, sembari menambahkan gedung baru harusnya memberi spirit baru bagi wakil rakyat. Bukan malah menciptakan polemik baru dengan perintah penutupan akses hanya karena gedung  tersebut terlihat megah. “Kantor DPRD adalah rumah rakyat. Simbol dan naiknya derajat rakyat Sulut bukan. Jadi simbol keangkuhan para penghuninya," tutupnya.(gel)

Kirim Komentar