03 Okt 2017 13:15

Sengketa Pilkades, Warga Damau Demo

MyPassion
PROTES: Massa saat demo di halaman Kantor Bupati Talaud. Foto lain; saat panitia Pilkades menerima aspirasi pendemo.

TALAUD—Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2017 terus bergulir. Kali ini ratusan massa pendukung calon Kepala Desa Damau nomor urut satu menggelar aksi damai, di Kantor Bupati Kepulauan Talaud, Senin (2/10) kemarin.

Tujuan aksi ini meminta panitia Pilkades tingkat kabupaten membatalkan putusan penghitungan ulang suara dalam Pilkades Damau Kecamatan Damau. Serta mengambil putusan seadil-adilnya.

Diketahui sebelumnya panitia Pilkades tingkat kabupaten mengeluarkan putusan perhitungan ulang suara dalam Pilkades Damau. Berdasarkan laporan keberatan dari calon kades nomor urut dua atas nama Pemberian Manaru, yang mempersoalkan penetapan surat suara sah dan rusak.

Ratusan massa berdemo di halaman kantor bupati dan disambut pemerintah serta pihak kepolisian. Massa kemudian dipersilahkan memasuki aula sekretariat kabupaten untuk sesi dengar pendapat.

Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan desa Max Binilang meminta pertemuan berjalan baik. "Boleh bicara tapi sopan. Semua aspirasi pasti didengarkan," katanya.

Calon Kades Damau nomor urut satu Jhoni Ughude menyampaikan, pelaksanaan pemungutan suara tidak ada masalah. Sampai pada penandatanganan berita acara pun berjalan lancar. "Nanti dua hari setelah pemilihan, calon kades nomor urut dua mengajukan keberatan, merasa ada kecurangan. Mereka mempersoalkan surat suara yang rusak. Itukan aneh,” tukasnya. Dia menambahkan yang menyatakan surat suara rusak adalah saksi calon nomor urut dua. “Sekarang keluar putusan dari panitia Pilkades untuk dilaksanakan penghitungan ulang suara. Jelas kami menolak. Saya jelas sudah menang. Kami mohon dengan sangat, panitia Pilkades tingkat kabupaten agar mengambil keputusan dengan adil berdasarkan sumpah jabatan," ujarnya.

Asisten Tata Pemerintahan Setkab yang juga Ketua Panitia Pilkades Serentak tingkat kabupaten Alex Sahadula menegaskan, keputusan panitia untuk diadakan penghitungan ulang suara, sudah berdasarkan kajian hukum. "Singkatnya calon kades nomor urut dua sebagai pelapor, keberatan dengan hasil perhitungan suara. Karenanya mereka meminta diadakan perhitungan ulang suara," jelasnya.(fik/gel)

Kirim Komentar