18 Sep 2017 11:11

Di Balik Korupsi: Mengungkap Paradigma Cacat

MyPassion

INDONESIA, kembali didera kasus korupsi. Sebagian orang akan menjawab; “Bukan berita baru, bukan?” Jawaban ini menggambarkan betapa korupsi telah menggurita di Indonesia. Dari perspektif historis, korupsi sudah menjadi bagian dalam sejarah Indonesia.

Salah satu warisan penyakit Orde Baru yang perlu disembuhkan oleh resep Reformasi adalah korupsi. Ada sumber yang menegaskan bahwa korupsi di akhir pemerintahan Orde Baru lebih buruk daripada di awal rezim tersebut. Namun, setelah hampir sekitar 2 dekade proses reformasi, banyak ahli berpendapat bahwa korupsi sekarang lebih sporadis.

Merujuk pada laporan Kompas.com, kini sementara marak pengungkapan korupsi di kalangan pemerintah daerah dan birokrasi. Pada Sabtu (16/9/2017), Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko ditangkap KPK. Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang. Uang tersebut diduga terkait dengan fee proyek tertentu dari pihak swasta kepada para kepala daerah dan pejabatnya.

Pada Kamis (14/9/2017), KPK menangkap empat orang di Banjarmasin. Penangkapan tersebut terkait suap untuk memuluskan persetujuan Raperda penyertaan modal Pemkot Banjarmasin sebesar Rp 50,5 miliar kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bandarmasih, Kota Banjarmasin. KPK kini telah menetapkan Ketua DPRD Banjarmasin, Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Andi Effendi, sebagai tersangka penerima suap senilai Rp 150 juta

Pada Rabu (13/9/2017), KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Ia ditetapkan tersangka terkait kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Selasa (29/8/2017), KPK menangkap Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha. Penangkapan dirinya terkait dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah di Tegal.

Pada Rabu (23/8/2017), KPK menangkap Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Penangkapan dirinya diduga terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Kejahatan Moral: Jelas!

Salah satu perspektif yang paling mencela korupsi adalah moral. Dari sudut pandang moral, menurut Franz Magnis-Suseno, korupsi harus dicela atas dasar dua alasan ini: pertama, setiap kekayaan yang diperoleh melalui korupsi adalah hasil/uang curian. Karena itu, koruptor adalah pencuri.

Kedua, korupsi adalah ekspresi ketidakadilan tingkat tinggi. Alasannya adalah koruptor memanfaatkan kedudukan istimewa (atau officium nobile=profesi yang luhur) yang tidak dimiliki oleh rakyat kebanyakan. Ia menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang di lingkarannya. Caranya adalah dengan mengeksploitasi rakyat kebanyakan ataupun dengan menguasai semua sumber kehidupan dan kesempatan, sehingga mereka yang kecil tercekik.

Menurut penulis, satu hal perlu ditambahkan. Korupsi telah merendahkan martabat manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Orang lain, dalam hal ini rakyat kebanyakan yang dieksploitasi kesempatan dan sumber penghidupannya, direndahkan menjadi sarana belaka oleh sang koruptor.

Sedangkan, koruptor itu sendiri telah merendahkan martabat kemanusiaanya karena ia telah membiarkan nafsu kekayaan dan kekuasaan menguasai pertimbangan-pertimbangannya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang secara hakiki diuntungkan oleh korupsi. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang gagal menjadi manusia yang penuh. Kita semua akhirnya merupakan bangkai-bangkai dari tragedi kemanusiaan dengan judul populer, yakni: korupsi.

Dasar dari pertimbangan ini adalah formulasi kedua imperatif kategoris dari Immanuel Kant (1724-1804), seorang filsuf Jerman yang merupakan figur sentral filsafat modern. Ia menegaskan “Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never merely as a means to an end, but always at the same time as an end (Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda memperlakukan diri sendiri atau orang lain, tidak pernah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tapi selalu pada saat yang sama sebagai tujuan).”

Tindakan korupsi telah menjadikan semua orang yang terlibat di dalamnya, baik pelaku maupun korban, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Semua yang terlibat, tereksploitasi kemanusiaanya, tanpa terkecuali. Namun, perspektif moral ini tidaklah cukup untuk memahami gurita korupsi yang telah menjadi kerangkeng kaku bangsa kita.

Budaya-Budaya Pendukung

Magnis-Suseno mempunyai alasan untuk memahami korupsi dari sudut pandang budaya Jawa. Ia juga merujuk pada budaya kontemporer manusia Indonesia: tidak mampu berdisiplin, tidak peduli aturan/hukum, tidak berpikir panjang, asal gampang, dan kecenderungan pada hal-hal mistik. Ia menyebutkan budaya-budaya ini sebagai budaya yang mendukung maraknya korupsi.

Penulis berpikir bahwa daftar tersebut bisa diperpanjang. Budaya lain yang suportif terhadap korupsi adalah relasi timbal balik antara status sosial dan uang. Dalam budaya kontemporer kita, seorang koruptor yang telah terbukti bersalah, masih sangat mungkin dielu-elukan di tengah masyarakat.  Celaan dan cibiran yang dulunya pernah muncul ketika ia terbukti bersalah dapat sirna tanpa bekas hanya dengan kucuran dana segar untuk kegiatan-kegiatan publik.

Status sosial yang dulu ia nikmati dapat segera diraih kembali, sejauh ia tetap tinggal di rumah mentereng dan tetap menunggangi kendaraan mewah. Status ini dapat diperpekat dengan tindakan-tindakan sosial karitatif dan cerita-cerita hiperbola tentang tindakan-tindakan amal tersebut.

Budaya ini ditunjang oleh budaya kontemporer lain yaitu budaya permisif dan budaya lupa. Budaya permisif mengacu pada sikap terbuka (suka membolehkan dan suka mengizinkan) bahkan terhadap hal-hal yang bersifat tabu (misalnya korupsi atau tindakan kriminal lain). Budaya permisif ini diperpekat oleh budaya lupa terhadap tindakan korupsi atau kriminal lain yang terjadi di masa lalu, walaupun konsekuensi dan efek-efeknya masih terasa hingga kini.

Seperti budaya di atas, budaya permisif dan lupa ini akan dipercepat prosesnya jika sang koruptor mampu menampilkan diri sebagai orang yang berstatus sosial tinggi. Status tersebut akan cepat diraih jika kekayaan pribadi nampak dengan jelas. Apalagi, jika cerita-cerita hiperbola tentang kekayaan dan perbuatan amalnya senantiasa dikumandangkan oleh kroni-kroninya.

Dari sudut pandang yang lain, orang memang bisa membahasakan budaya lupa dan permisif sebagai ekspresi dari pengampunan bagi orang yang sudah bertobat. Namun, pertanyaan dasar yang perlu dijawab dan dibuktikan adalah apakah benar ada pertobatan? Lebih jauh lagi, apakah benar sikap itu adalah pengampunan atau ekspresi tumpulnya daya rational karena silaunya uang dan maraknya cerita-cerita?

Sangkar Formal yang Terstruktur

Banyak kasus korupsi melibatkan bukan hanya sekelompok orang tapi juga sistem yang terstruktur. Dari ranah politik, sudah lazim bahwa pencalonan, baik legislatif maupun eksekutif, melibatkan uang. Apalagi, ketika memasuki proses kampanye dan pemilihan. Money politics di segala level dari proses di atas menjadi semakin rumit (atau dirumit-rumitkan). Karena itu, penegakan proses yuridis terhadap kesalahan tersebut menjadi tertatih-tatih.

Ketika, para legislator dan pemimpin eksekutif menjalankan tugas, bayang-bayang partai politik pendukung, ormas-ormas pendukung, dan pendukung-pendukung bayangan, akan tetap senantiasa menghantui. Power sharing, money sharing, project sharing, pleasure sharing, menjadi jawaban. Mereka yang tidak tunduk pada proses sistematis tersebut akan tersingkir.

Dari mana mereka mendapatkan uang untuk memenuhi semua tuntutan tersebut? Dari mana mereka mendapatkan proyek untuk dibagikan, dan kesenangan sesaat untuk ditawarkan? Jawabannya adalah pemanfaatan kekuasaan dan kedudukan yang mereka peroleh dari rakyat kebanyakan. Bukankah ini merupakan skema korupsi yang sistematis sekarang? Dalam hal ini, hanya orang yang “sepenuhnya manusia” (untuk tidak mengatakan “setengah dewa”) yang dapat menangkal jebakan dan skema terstruktur ini.  

Paradigma Sosial yang Cacat//

Salah satu paradigma sosial yang mendukung mengguritanya korupsi adalah dikotomi antara rakyat kebanyakan dan kelompok berkedudukan tinggi dan mempunyai kuasa. Dikotomi ini ada mulai dari level rakyat dan kepala lingkunganya; rakyat dan kepala desa/camat/walikota/bupati/gubernur/presiden dan pembantu-pembantunya; rakyat dan birokrasi; rakyat dan pemegang modal/pengusaha; rakyat dan perbankan/asuransi/BUMN/swasta. Daftar dikotomi ini pasti masih bisa lebih panjang lagi.

Asumsi di balik dikotomi ini adalah rakyat dapat ditakuti-takuti, tidak berdaya, dieksploitasi, ditipu, dll. Asumsi kedua adalah yang mempunyai kuasa dapat mempraktekkan kuasanya baik secara halus pun secara vulgar. Contoh: seorang pemimpin cenderung memprioritaskan pelayanan publik bagi konstituennya dan memperlambat pelayanan bagi mereka yang merupakan lawannya dalam proses demokrasi.

Kelompok yang berkuasa dapat dengan gampang menggunakan kekuasaan dan sistem untuk memaksa rakyat kebanyakan. Ini dapat menjadi sumber budaya suap dan pungli. Padahal, yang rakyat harapkan hanyalah pelayanan publik, yang sebenarnya merupakan hak mereka. Dikotomi sosial ini merupakan kondisi pendukung bagi abadinya tindakan eksploitatif dan koruptif dari kelompok berkuasa kepada rakyat.

Epilog

Paradigma-paradigma cacat di atas menuntut program anti-korupsi yang komprehensif. Artinya, program tersebut sekurang-kurangnya sama luas dan sama dalam dengan korupsi itu sendiri. Merubah budaya, merombak sistem dan struktur, merekonstruksi struktur sosial adalah pekerjaan raksasa. Tapi, bukan tidak mungkin selesai. “Mau atau tidak” adalah pertanyaan pertama yang seharusnya dijawab positif! (***)

Kirim Komentar