14 Sep 2017 11:38
Kanwil DJP Optimis Capai Target

Tiga Bulan Buru 6,6 T

MyPassion

MANADO—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggomalut harus mengejar penerimaan pajak Rp 6,6 triliun di sisa tiga bulan sebelum tutup tahun. Pasalnya, dari target yang dibebankan negara ke DJP Suluttenggomalut Rp 10,3 triliun. Sementara, realisasi penerimaan pajak per 12 September Rp 4,7 triliun atau 45 persen.

 

Sesuai data DJP, khusus wilayah Sulut target penerimaan pajak Rp 4,35 triliun. Itu untuk empat KPP di Sulut yang tersebar di empat daerah. Yaitu KPP Pratama Manado, KPP Pratama Bitung, KPP Pratama Kotamobagu dan KPP Pratama Tahuna. Untuk empat KPP itu per 12 September penerimaan berada di angka Rp 1,9 triliun. 

Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Dionysius Lucas Hendrawan mengaku optimis akhir tahun target yang dibebankan itu dapat tercapai. “Pastinya upaya proaktif mengejar potensi-potensi penerimaan negara dari berbagai sektor bakal kita tingkatkan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, selain sejumlah upaya aktif, pihaknya juga gencar melakukan edukasi dan sosialisasi. Itu dilakukan baik untuk wajib pajak (WP) pribadi maupun badan. Ia pun yakin upaya penerimaan negara bakal lebih baik di sisa bulan berjalan hingga tutup tahun.

“Biasanya memang begitu. Nanti disaat mendekati awal triwulan IV sumbangsih WP badan dan pribadi mulai meningkat,” katanya.

Lanjut Hendrawan, ada juga upaya penegakkan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun upaya penegakan hukum ini biasanya paling terakhir dilakukan. Salah satunya dengan memberlakukan gizjelling (penyanderaan).

“Walau gizjelling ini sebenarnya bukan cara yang efektif tapi kadang ada WP yang memang lari dari tanggung jawab, kita serius dengan hal tersebut,” tegasnya.

Kepala Seksi Humas DJP Suluttenggomalut Kristiawan Budi menambahkan, kontribusi sektor perdagangan cukup besar dalam dukungan pencapaian target. “Hampir setengah realisasi tersebut datang dari Pajak Penghasilan (PPh). Sebagaimana diatur semua WP baik pribadi maupun badan yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dikenakan pajak PPh sebesar 1 persen tiap bulannya. Terlepas dari untung maupun ruginya usaha yang dijalankan, hal ini sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Charles Kepel mengatakan, sebagai warga negara yang sadar kewajiban seharusnya ikut berkontribusi lewat pelaporan dan pembayaran pajak. “Tepat waktu dan tepat jumlah. Jangan sampai nanti dilidik lebih jauh dari petugas pajak. Apalagi tahun ini penegakan pajak makin jor-joran. Tak hanya WP, tapi internal pajak juga disupervisi dengan ketat,” kata Kepel.

Olehnya, kesadaran dan tanggung jawab membayar pajak harusnya menjadi prinsip utama tiap warga negara. Sembari terus meningkatkan edukasi dan literasi bagi WP sehingga pelaksanaan pungutan wajib negara ini dapat maksimal. “Toh, nantinya dana yang terhimpun ini akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk APBN. Jadi harusnya tak perlu terbebani,” ujarnya.

Ia menambahkan, DJP juga perlu meningkatkan sosialisasi agar WP teredukasi bahwa kewajiban harus dilaksanakan. “Karena dari seluruh WP yang ada di Indonesia, kira-kira belum setengahnya paham akan detil pajak serta hitung-hitungannya. Lah, kalau lebih bayar ngak apa-apa. Tapi, ada juga yang ingin bayar, tapi terkendala karena kekurangpahaman,” tandas Kepel.

Dia pun berharap, kinerja DJP bakal terus ditingkatkan agar di akhir tahun dapan mengunci realisasi di angka 100 persen. (fgn/can)

Kirim Komentar