14 Sep 2017 12:51
Kinerja Komisi III Dipertanyakan

Dugaan Intervensi Dana PAUD Berbuntut Panjang

MyPassion
USUT: Rapat Komisi III DPRD bersama Dinas Pendidikan, terkait dugaan intervensi Dana Bantuan Operasional PAUD (BOP) senilai Rp 1,8 miliar untuk Bolmong. Foto: Jendri Dahar/MP

BOLMONG—Dugaan intervensi Dana Bantuan Operasional PAUD (BOP) senilai Rp 1,8 miliar untuk Bolmong, berbuntut panjang. Sebelumnya, oknum anggota DPRD melaporkan salah seorang pejabat Dinas Pendidikan buntut dari masalah tersebut. Kini, giliran Komisi III DPRD bereaksi.

 

Usai melakukan hearing dengan anggota DPRD Sunny Dampi dan Disdik Bolmong, Komisi III bakal mengkonfrontir para kepala PAUD dengan kedua pihak. Wakil Ketua Komisi III Tonny Tumbelaka mempertanyakan laporan kepala PAUD yang menuding adanya intervensi oknum Disdik terhadap DAK untuk pengadaan alat peraga bagi murid Paud. "Selain laporan pada Ibu Suny Dampi di Dumoga, saya juga mendapat laporan Kepala PAUD dari Dapil Lolak-Sangtombolang, yang merupakan dapil saya," kata Bendahara DPC PDI-P itu.

Legislator Swempry Rugian menambahkan, dengan temuan itu, fungsi pengawasan komisi III dipertanyakan. "Kami sangat malu dengan adanya temuan seperti ini. Masyarakat bisa menilai kami tidak menjalankan fungsi pengawasan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bolmong, Djafar Paputungan menepis tudingan tersebut. “Untuk persoalan tersebut, saya bahkan baru mengetahui saat ini, sehingga tudingan adanya intervensi DAK untuk pengadaan alat peraga ini sama sekali tidak benar. Semua telah sesuai dengan RKA, sehingga seharusnya kalau ada penyimpangan pasti akan diketahui di RKA sejak awal," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III Masri Daeng Masenge, menegaskan akan melakukan konfrontir agar bisa mendapatkan kejelasan persoalan ini. "Agar semua jelas, kami akan konfrontir Disdik dengan kepala-kepala PAUD. Karena Disdik mengaku tidak melakukan intervensi, sementara kami juga mendapatkan laporan," putusnya.

Sebelumnya, dana APBN yang dikirim langsung ke rekening pengelola sekolah Paud yang terdaftar. Sayang, dalam pengelolaan dana tersebut, intervensi diduga dilakukan Disdik Bolmong. Terutama dalam hal pengadaan alat peraga. Anggota DPRD Bolmong Suny Dampi mengatakan, dirinya mendapat laporan dari beberapa kepala sekolah (kepsek) Paud yang ada di daerah pemilihannya. ”Sementara ini sudah ada tiga kepsek PAUD yang melapor ke saya terkait adanya intervensi pihak Disdik terkait pengadaan alat peraga. Kemungkinan besar masih akan bertambah. Apalagi yayasan Paud di Bolmong sangat banyak ” ujar legislator asal Dumoga itu.

Dia menambahkan, menurut kesaksian beberapa kepsek, intervensi yang dilakukan Disdik ketika pihak sekolah hendak meminta rekomendasi. ”Saat hendak meminta rekomendasi, pihak Disdik melalui seksi Paud diduga memaksa pihak sekolah harus membeli alat peraga melalui distributor di Jakarta yang disinyalir bekerjasama dengan Disdik. Setiap menandatangani rekomendasi pun pihak sekolah harus membayar Rp 500 ribu," beber dia.

Dia mensinyalir alat peraga tersebut tidak tepat sasaran karena belum dibutuhkan pihak sekolah. Serta ada alat peraga yang sudah dimiliki pengelola Paud. Bahkan, ada laporan warga terkait dugaan adanya Paud fiktif di wilayah Dumoga. ”Karena Paud tersebut tidak ada namun dana kegiatannya keluar. Kalau begitu aliran dananya kemana. Ini harus diusut tuntas, “ tukasnya.(cqw-04/gnr)

Kirim Komentar