12 Sep 2017 11:52

Rencana Kerja SKPD Terancam Dibatalkan

MyPassion

KOTAMOBAGU—Sejumlah rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk triwulan IV terancam dibatalkan. Pasalnya, Pemerintah Kota Kotamobagu diharuskan oleh Kementerian Keuangan RI untuk menyalurkan 10 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dari Dana Alokasi Umum (DAU) ke Alokasi Dana Desa (ADD).

 

Menurut Sekretaris Kota Kotamobagu Adnan Massinae, jika pemkot memenuhi hal itu, tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan operasional tak bisa dilaksanakan. “Jika kita penuhi, pastinya banyak kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan operasional di SKPD tidak bisa dilaksanakan pada triwulan IV nanti, itu akan berpengaruh sekali,” tutur Adnan, Senin (11/9).

Bahkan, bisa terjadi pergeseran anggaran yang sudah ditata oleh pemkot. Contohnya, pengalihan anggaran yang ditujukan ke kelurahan akan dialihkan ke desa-desa. “Itu yang menjadi persoalan selama ini. Jalan yang ada di desa sudah diperbaiki. Sekarang giliran jalan di kelurahan yang rusak akan diperbaiki. Yah, semoga ada kebijakan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Pemkot, katanya Masinae telah menyurat ke Kemenkeu untuk meminta dispensasi. Selain itu, telah menyurat ke Dirjen Perimbangan Kemenkeu agar mengkaji kembali kebijakan tersebut. “Rencanannya Kemenkeu akan mengundang Kepala BKPD dan DPRD untuk membahas masalah ADD ini. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian,” ucapnya.

Ia menyebutkan, tahun ini DAU di Kotamobagu sekira Rp 300 miliar. Jika mengikuti PMK Nomor 257/2015, ada 10 persen untuk desa. Maka sekira Rp 30 miliar anggaran akan dibagikan ke 15 Desa yang tersebar di wilayah Kotamobagu. “Jika dilihat dari jumlah penduduk dan kriteria lainnya ada yang hanya satu miliar. Yang dikhawatirkan, jangan sampai terjadi tumpukan pada kegiatan di desa. Sebab, saat ini sudah ada dana desa dari pusat,” tandasnya.(yan/gnr)

Kirim Komentar