09 Sep 2017 11:14

Notaris Keluhkan Kerja BPN Lelet

MyPassion

BADUNG – Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia di Nusa Dua, Bali, kemarin (8/9) menjadi ajang buka-bukaan atas leletnya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kinerja yang lelet itu membuat urusan jual beli tanah ikut molor. Presiden berjanji mencarikan solusi atas persoalan pengurusan sertifikat tanah itu.

                Hal itu terungkap saat Presiden Joko Widodo hadir di seminar tersebut dan meminta keterangan langsung dari sejumlah notaris. Salah seorang Notaris, Elizabeth Karina Leonita ditanya mengenai lamanya waktu pengurusan akta jual beli hingga menjadi sertifikat. “Dengan semua validasi jual beli dan balik nama, itu sekitar 1,5 bulan,’’ terang Elizabeth.

                Presiden pun mencecar lebih jauh. “Ngapain saja satu bulan setengah itu?’’ tanya presiden. Elizabeth pun merinci, untuk akta jual beli bisa selesai dalam waktu tiga hari. Kemudian, dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat dan validasi pajak. Menurut Elizabeth, secara normatif, sertifikat bisa selesai dalam waktu lima hari kerja.

                Namun, pada kenyataannya baru bisa selesai dalam waktu sekitar tiga pekan. Ditambah lagi dengan validasi pajak, menjadi 1,5 bulan. Jokowi pun meminta Elizabeth buka-bukaan, apa yang membuat lama, sehingga pengurusan sertifikat bisa molor dari waktu yang dijanjikan. “BPN-nya, pak, balik namanya,’’ ucapnya tersipu.

                Presiden pun tidak membantah apa yang disampaikan notaris. Menurut dia, proses sertifikasi tanah yang memang sudah sah jual belinya tidak seharusnya berlangsung lama. Dia berjanji meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyelesaikan problem tersebut.

                Selain itu, Presiden kembali meminta dijadwalkan bertemu dengan Asosiasi Notaris Indonesia di Jakarta. “Ini untuk mempercepat proses-proses perizinan, seperti misalnya pertanahan. Tapi saya minta blak-blakan saja, karena kami butuh masukan,’’ lanjutnya. Selama ini, salah satu problem dalam perbaikan perizinan adalah kurangnya keterbukaan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

                Hal senada juga disampaikan Jokowi saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah kepada warga lima Kabupaten/Kota di Bali. Penyerahan dilakukan di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Badung di Mengwi. Dia memastikan proses pengerjaan sertifikat di BPN akan dipercepat. Apalagi, jumlah juru ukur telah diperbanyak.

 

                “Sekarang jumlah juru ukur kami tambah menjadi 4.500 orang,’’ tutur Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, saat ditanya presiden soal rekrutmen juru ukur. Sebelumnya, BPN hanya memiliki 2.000 juru ukur. Diharapkan, jumlah sertifikat yang bisa diselesaikan bisa meningkat dua kali lipat setelah jumlah juru ukur naik dua kali pula.

                Sofyan menuturkan, saat ini baru ada 46 juta bidang tanah  yang sudah memiliki sertifikat. Akhir tahun ini ditargetkan jumlahnya bertambah menjadi 51 juta bidang dari total 126 juta bidang tanah se-Indonesia.

                Sejumlah kemudahan telah disiapkan BPN untuk mempercepat sertifikasi. Di antaranya, mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tiap kota. “Jakarta nanti 2018 100 persen terdaftar,’’ lanjutnya. Selama ini, problem utamanya hanyalah sengketa tanah. Sementara, yang melalui prosedur umum relatif tidak ada masalah dan bisa segera disertifikasi.

                Presiden menuturkan, sampai akhir tahun ini, pemerintah akan menyelesaikan lima juta sertifikat tanah. Pada 2018, ada tujuh juta sertifikat dan tahun berikutnya sembilan juta sertifikat. Karena itu, dia meminta kanwil-kanwil BPN bekerja lebih cepat demi memenuhi target tersebut. “Tidak ada lagi alasan ngukurnya lamban,’’ tambahnya.

Yang jelas, tambah Jokowi, bila tanah telah disertifikasi, maka peluang terjadinya sengketa lahan semakin mengecil. Sebab, masing-masing pemilik tanah sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan lahannya dari pihak manapun. Pemilik tanah tidak perlu was-was lahannya diklaim pihak lain. (vip)

Kirim Komentar