07 Sep 2017 13:34

Ada Kampung Masukkan SPJ Fiktif

MyPassion
Helmud Hontong

SANGIHE—Penggunaan dana desa (dandes) menjadi perhatian Wakil Bupati (Wabup) Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong. Dari hasil pengawasan Wabup menemukan kejanggalan dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dandes. ”Ini realita di lapangan ada beberapa kampung yang saya dapat, mereka masukkan SPJ fiktif. Karena dananya sudah habis,” ungkap Hontong, dihadapan para kapitalaung (kepala desa).

Banyaknya persoalan dalam pengelolaan dandes membuat Hontong, meminta semua pihak bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dandes. “Kami minta anggaran tahap pertama 60 persen harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” katanya.

Diungkapkan Hontong, apa yang telah ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK)  harus segera dikerjakan pembangunannya. “Sebab administrasi dari setiap pengelolaan dandes tahap pertama, akan menjadi acuan pencairan dana tahap kedua 40 persen," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Sangihe dua periode ini juga mengingatkan, SPJ pengelolaan dandes tahap pertama merupakan syarat mutlak pencairan sisa dana 40 persen. "Tanpa SPJ saya meminta instansi teknis  tidak memberikan pelayanan pencairan," tegasnya.

Diungkapkannya, larangan kepada instansi teknis untuk tidak melayani pencaiaran dandes tahap dua tanpa SPJ merupakan bentuk perhatian pimpinan daerah kepada semua kapitalaung agar tidak terjerat masalah hukum. “Ini harus dilakukan sebab saya bersama bapak bupati tidak ingin ada kapitalaung yang terjerat masalah hukum akibat salah menggunakan dandes. Kan kasihan kalau sampai bermasalah apalagi terkait hukum yang pasti kapitalaung tersebut yang akan menerima konsekuensinya," pungkasnya.(ctr-17/ite)

Komentar
Kirim Komentar