05 Sep 2017 08:58

Sudah 492 Warga Filipina Dideportasi dari Sulut

MyPassion

MANADO—Pemerintah Sulawesi Utara tidak ingin kecolongan. Warga negara asing tak boleh sembarang beraktivitas di tanah Nyiur Melambai. Jika tak ada izin tinggal, siap-siap dideportasi (dipulangkan ke negara asal, red). Langka tegas itu terus ditunjukkan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sulawesi Utara.

 

Tercatat, hingga Agustus tahun ini, sebanyak 492 warga Filipina telah dideportasi ke negaranya. Menurutnya Kantor Imigrasi Bitung, 1 Agustus lalu telah mendeportasi tiga pria Filipina via Bandara Soekarno-Hatta. “Ketiganya diproses dengan dakwaan melakukan illegal fishing,” kata Kepala Divisi Keimigrasian KemenkumHAM Sulut Dodi Karnida saat diwawancarai harian ini.

Sementara itu, juga dibeberkan Karnida, Juli lalu 41 warga Filipina juga dideportasi. Dengan rincian lima perempuan dan 36 laki-laki. Mereka dipulangkan via jalur Pelabuhan Satuan Keamanan Laut (Satkamla) TNI AL Bitung. Menurutnya, mereka berasal dari tangkapan Satkamla (3 laki-laki); Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung (23 laki-laki); Rudenim Manado (1 laki-laki); serta Rudenim Balikpapan (5 perempuan dan 9 laki-laki).

“Tidak semua para deportan tersebut melanggar hukum. Karena 14 orang deportan asal Rudenim Balikpapan, semuanya merupakan korban kecelakaan, yaitu serangan badai laut, ketika mereka sedang melakukan perjalanan dari Pulau Bunggau ke pulau lain di wilayah Mindanao-Filipina Selatan dengan jarak tempuh sekitar 4 jam,” katanya.

Sehingga, karena badai, mesin mereka bermasalah, sehingga 31 Mei terdampar di sekitar Pulau Bunyu dekat Tarakan Kalimantan Timur. Karena daerah itu wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Redeb, kemudian diamankan. Selanjutnya, diserahkan ke Rudenim Manado untuk proses pemulangan. “Adapun tiga orang yang ditangkap oleh Satkamla Bitung, mereka melanggar wilayah kedaulatan RI,” jelas Karnida.

Sementara, yang ditangkap PSDKP karena melanggar Undang-undang nomor  31/2004, yang telah diubah dengan UU nomor 45/2009 tentang Tindak Pidana Perikanan. Di antara mereka ada yang ditahan sejak Mei 2017 karena menunggu proses peradilan. Kemudian, satu deportan laki-laki dari Rudenim Manado, disebutkan limpahan dari Kanim Tahuna yang ditangkap, ketika pemegang paspor Filipina yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Filipina di Dilli-Timor Timur itu, hendak menumpang perahu tujuan Filipina dan terus ke General Santos-Filipina Selatan, dari Pelabuhan Petta Tahuna.

Padahal, pelabuhan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut (tempat keluar masuk wilayah Indonesia seorang pemegang paspor, red). “Semua deportan dinaikkan ke atas Kapal Perang Filipina BRP Ramon Alcaraz FF16 yang telah menyelesaikan patroli bersama (Coordinated Patrol-CORPAT) TNI AL, di Perairan Filipina-Indonesia sejak 11 hingga 13 Juli lalu dengan sandi Corpat Philindo XXXI-17,” tandasnya.

Ia menambahkan, deportasi menggunakan kapal atau pesawat perang tidak masalah. “Karena hal ini biasa terjadi di negara manapun, termasuk yang pernah kita alami ketika pemerintah menjemput para WNI dari luar negeri,” pungkas Karnida.

Pengawasan orang asing juga terus dilakukan KemenkumHAM Sulut. Koordinasi bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Sulut terus dilakukan. “Kami bertekad untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini agar tindak pidana seperti cyber crime, tidak terjadi di wilayah Sulawesi Utara,” jelas Karnida. “Timpora sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk aktif memberi informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing yang dicurigai akan dan telah melakukan pelanggaran hukum di negara kita,” pungkasnya.

Kepala Imigrasi Manado Antorius Permiy menambahkan, Timpora sepakat untuk bekerja sama dan sinergitas secara profesional di bidang masing-masing. Sehingga akan terwujud kerja sama yang berkesinambungan dalam wadah Timpora.

Kedua lanjut Antorius, perlu adanya pertukaran informasi antara sesama anggota Timpora terkait orang asing. Serta membuat sarana komunikasi. “Guna meningkatkan koordinasi yang efektif dan efisien untuk menjaga stabilitas daerah dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan dan kegiatan orang asing,” jelasnya.

Lanjutnya, Timpora wajib mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan operasi lapangan secara bersama instansi terkait. “Kantor Imigrasi Manado telah memiliki ruangan sekretariat Timpora untuk anggota apabila ingin berkoordinasi atau memberikan informasi terkait orang asing,” pungkasnya.(gnr)

Kirim Komentar