05 Sep 2017 12:02

Empat Perkara Korupsi Belum Inkracht

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Upaya pemberantasan korupsi terus digenjot. Data terbaru dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, hingga semester I tahun ini, sudah 12 kasus diputus hakim. Namun, masih ada empat kasus yang menumpuk, belum inkracht (berkekuatan hukum tetap, red).

 

Diketahui, beberapa perkara korupsi yang sementara ditangani Pengadilan Tipikor, diantaranya dugaan korupsi pengadaan lampu jalan solar cell Manado. Kemudian, adapula kasus yang baru saja diputus hakim, yakni kasus oknum pegawai negeri Kejari Manado, Elza Pangulu, yang menjadi terdakwa atas kasus tindak pidana korupsi pada pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kejari Manado. Senin (21/8) lalu, dirinya divonis 1,4 tahun kurungan penjara.

Menurut Pakar Hukum Pidana Toar Palilingan MH, upaya menekan kasus korupsi terus dilakukan. Khususnya di bidang yang berpotensi terjadinya aksi merugikan uang negara tersebut. Misalnya sektor pengadaan barang dan jasa. Ia juga mengatakan, seorang pejabat bukan orang yang banyak uang. Sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai seorang donatur dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Bisa saja dijadikan donatur namun dalam kondisi tertentu. Kadang korupsi tidak nampak secara kasat mata. Contoh seperti pekerjaan fisik. Jika dilihat dari sisi volume pekerjaan hasilnya sudah sesuai kontrak. Namun saat ditelisik lebih dalam pembangunan tersebut bermasalah. Hal ini sering terjadi karena masih banyak oknum yang nakal,” jelas akademisi Unsrat, saat diwawancarai kemarin. Katanya, untuk mencegahnya, tidak cukup hanya dengan penataan suatu sistem. “Tapi mental para birokrat, pengusaha maupun para penegak hukum harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama,” tutup Palilingan.

Kepala Bidang Humas Pengadilan Negeri Manado Alfi Usup MH membenarkan, masih ada beberapa kasus menunggu putusan. “Sepanjang 2017 ini tercatat ada 16 laporan kasus yang diterima. 12 kasus telah diputuskan. Sementara empat kasus masih menunggu putusan,” beber Usup, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin. Dijabarkan, penegakan hukum terkait korupsi telah dimulai sejak beberapa puluh tahun lalu.

Mulai dikeluarkannya Undang-undang nomor 24 PRP/1960 mengenai Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan  Tindak Pidana Korupsi, sampai UU nomor 20/2001 sebagaimana diubah dengan UU nomor 31/1999. “Namun persoalan korupsi masih belum bisa dituntaskan. Karena Setiap bulan selalu ada berkas penanganan korupsi yang masuk,” paparnya. “Semuanya berasal dari tiap Kejari serta Kejati Sulut,” terang Usup, di ruang kerjanya, kemarin.

Ia pun menegaskan pihaknya terus mengupayakan semua kasus yang sementara ditangani secepatnya dituntaskan. “Biasanya, ada kasus yang jumlah saksinya agak banyak. Nah, hal itu menjadi salah satu penyebab penanganan menjadi agak lama. Sebab harus diperiksa satu-persatu,” ungkapnya lagi. “Namun saya pastikan semua hakim akan bekerja ektra keras menggenjot penyelesaian kasus-kasus tersebut,” pungkasnya.(ayurahmi/vanly/gnr)

Kirim Komentar