04 Sep 2017 13:35
Kalau Tidak, Kader Akan Bertindak

DPD PDIP Tegaskan Baliho BNJ Diturunkan

MyPassion

SITARO — Baliho milik Bob Nover Janis (BNJ) yang dipasang di Kepulauan Sitaro, menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulut. Bahkan DPD meminta baliho milik BNJ yang berlogo PDIP diturunkan.

 

"Ini keputusan merupakan hasil pertemuan bersama dengan Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey SE, dan beliau menegaskan baliho yang berlogo PDIP harus diturunkan," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sitaro Djibton 'Bogar' Tamudia BAc, pekan lalu.

Lanjutnya, kalau memang BNJ ingin memasang baliho silahkan saja, tetapi tidak menyertakan logo PDIP. Bogar sapaan akrab politisi moncong putih ini menyatakan, permintaan tersebut akan disampaikan pihaknya langsung kepada BNJ.

Menurutnya, pasca permintaan itu dilayangkan, maka harus segera ditindaklanjuti yang bersangkutan. "Ya, kalau memang tidak ada tindakan penurunan, maka kader yang akan menurunkan secara langsung," imbuhnya.

Terpisah BNJ dalam pernyataannya mengaku, tidak menyalahi aturan dari jargon yang dipakai tersebut. Ia beralasan, dalam kerangka pencalonan, dirinya berhak melakukan proses marketing terkait pencalonan ini. "Kalimat jargon itu dirumuskan dengan hukum-hukum marketing yaitu diferensiasi," ujar BNJ.

Selain itu, BNJ tetap bergeming dengan permintaan pihak Kesbangpol, karena mereka, tak dapat menunjukan aturan mana yang dilanggar. "Bahkan Kesbangpol sudah terlalu jauh masuk dalam urusan pilkada yang notabene menjadi kewenangan penyelenggara pilkada dan bukan pemerintah daerah," katanya.

Diketahui, sebelumnya baliho milik BNJ sempat menuai polemik dengan pemerintah daerah khusus Kesbangpol, buntut jargon yang ditengarai mengandung unsur SARA.

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Novryoz E Takalamingan SSTP, sikap yang diambil ini, dengan dasar pertimbangan ketentuan. Ia menjelaskan, saat pengajuan izin pemasangan baliho kepihaknya tidak menyertakan jargon seperti yang tertulis dalam baliho sekarang.

"Nanti di Dinas Perizinan barulah jargon itu disertakan. Olehnya, kami perlu mengambil sikap melakukan penertiban, karena melanggar ketentuan dan jargon yang dipakai terkesan tendensius, serta dinilai mengandung unsur SARA," jelas Takalamingan.

Apalagi kata Mapiang Tau Siau (Lebih Baik Orang Siau) dan Mapiang Ese (Lebih Baik Laki-Laki) dalam jargon jelas maknanya sudah sangat tendesius.(cw-01/ria)

Kirim Komentar