02 Sep 2017 11:26

Mulai Oktober, DPRD Terima Tunjangan 36 Juta

MyPassion

SANGIHE—Mulai Oktober, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sangihe akan menerima tunjangan Rp 30-36 juta. “Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Sangihe, sudah disahkan Kamis (31/8) lalu, oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.  Jadi pembayaranya mulai berlaku per Oktober 2017 mendatang,” kata Takasihaeng, usai rapat Paripurna di gedung DPRD Kepulauan Sangihe. Menurut Takasihaeng, Ranperda inisiatif DPRD tentang hak keuangan dan administrasi ini sendiri sudah melalui pembahasan sesuai tingkatannya, hingga sudah melalui hasil konsultasi ke pemerintah provinsi Sulut.

“Melalui surat nomor 188/2422/SEKR.RO.HUKUM, tertanggal 25 Agustus 2017 perihal Ranperda, pemerintah provinsi Sulut pada dasarnya menyetujui penetapan Ranperda dimaksud menjadi Perda, dengan memperhatikan arahan yang termuat dalam surat dimaksud,” jelasnya.

Dijelaskan Takasihaeng, ada beberapa item yang ditambah sehingga naik tunjangan DPRD, seperti biaya sewa rumah bagi anggota yang belum memiliki rumah, begitu pula sewa kendaraan semua dianggarkan. “Cuma yang hilang alat kelengkapan dewan seperti kendaraan bagi ketua- ketua komisi, ketua badan anggaran dan lain sebagainya semuanya dihilangkan kecuali tiga pimpinan. Jika untuk tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Sangihe sekitar Rp 30-36 juta per bulan,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana SE ME menyatakan, siap membayarkan kenaikan tunjangan pimpinan bersama anggota DPRD Sangihe per Oktober 2017 mendatang. Menurut Gaghana, kenaikan tunjangan administrasi wakil rakyat ini sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2017. “Hal ini dilakukan dalam peningkatan kualitas, produktivitas serta kinerja DPRD, sehingga keseimbangan pengelolaan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik, karena ditunjang dengan keuangan yang memadai bagi penyelenggara pemerintahan daerah,” ujarnya.

"Esekutif akan sangat siap membayarkan kenaikan tunjangan administratif DPRD terhitung sejak 1 Oktober 2017, dengan syarat mutlak APBD-P TA 2017 tuntas di bulan September 2017,” jelas Gaghana. (ctr-17/ite)

Komentar
Kirim Komentar