31 Agu 2017 10:09

Sudah Puluhan Kepala Daerah Dijerat KPK, Tiga Dari Sulut

MyPassion

JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggarap kasus korupsi kelas kakap. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara kasus yang digarap itu Rp 4,6 triliun.

"Ada kasus 4,6 triliun rupiah yang sedang disidik," ungkap Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman saat rapat dengan Pansus Hak Angket KPK, Selasa (29/8) lalu.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu langsung merespons pernyataan Aris. "Kasus apa itu? Bisa dijelaskan?" tanya politikus PDI Perjuangan ini.

Namun, Aris menolak menjelaskan secara terperinci. Alasannya, kasus ini masih disidik KPK. "Mohon maaf, tidak akan saya buka," tegas jenderal bintang satu ini.

Usai rapat, wartawan mencoba mengonfirmasi lebih lanjut terkait kasus yang diungkap di hadapan Pansus itu. Menurut Aris, kasus ini sudah lama disidik namun sempat mengalami kendala karena adanya keterbatasan.

"Penyidik Polri yang memulai penyidikannya sendiri dengan keterbatasan dan sampai sekarang (belum selesai)," ujarnya.

Dia pun menolak berkomentar lebih jauh ihwal kasus kakap ini. "Saya cuma mau memberikan perbandingan bahwa ada kasus yang kami tangani," tuntasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah SH menerangkan, hingga saat ini sudah ada 66 kepala daerah yang terjerat kasus hukum di KPK.

Terhitung sejak KPK berdiri pada tahun 2003. Kepala daerah merupakan salah satu objek bidang penindakan KPK. Lanjutnya, 66 kepala daerah yang telah terjerat KPK terdiri dari 13 gubernur, 14 wali kota, 36 bupati, 2 wakil bupati, dan 1 wakil wali kota.

Rata-rata dari para kepala daerah itu terjerat kasus penyalahgunaan wewenang. “Baik dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah, ataupun penyalahgunaan terkait perizinan. Namun ada pula kepala daerah yang terjerat kasus penyuapan,” sebutnya.

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan KPK, sebut Febri, kepala daerah yang mempraktikan politik dinasti paling rawan korupsi. Hal itupun terbukti dari beberapa kasus yang telah ditangani KPK.

Bupati Sitaro Toni Supit SE, MM memberikan apresiasi, kepada KPK, yang sudah sangat banyak membongkar kasus, dengan cara OTT. "Sebab, hal ini akan memberikan effek jerah, bagi oknum yang melakukan korupsi," ujarnya.

"Tentu saja, jika tidak mau terkena OTT, kita selaku kepala daerah harus menghindari korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih," tutupnya.(berbagai sumber)

123
Kirim Komentar