28 Agu 2017 12:09

Saracen: Ladang Politisasi dan Kesesatan Nalar

MyPassion

MANADOPOST--Berita tentang kelompok Saracen menyita perhatian publik. Saracen merupakan kelompok yang menggunakan internet, khususnya media sosial, yang diduga menebar ujaran kebencian dan fitnah yang mengeksploitasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Merujuk pada berita kompas.com, kelompok Saracen telah eksis sejak November 2015.

 

Dari sumber yang sama, diberitakan bahwa sarana yang digunakan oleh Saracen, antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, dan laman Saracennews.com, dan berbagai grup lain. Diberitakan dalam kompas.com, Bareskrim Polri sementara mendalami siapa saja yang memesan berita untuk diunggah di grup maupun laman Saracen. Tulisan ini hendak menguak beberapa kondisi di balik suburnya kegiatan kelompok tersebut.

Era Post-Truth

Beberapa waktu yang lalu, penulis sempat membahas tentang Era Post-Truth (Pasca Kebenaran). Salah satu rujukan dari ide tersebut adalah buku Ralph Keyes yang berjudul The Post-Truth Era. Dalam buku tersebut, Keyes menegaskan bahwa sekarang adalah era dimana kebenaran dan dusta, kejujuran dan ketidakjujuran, serta fiksi dan non-fiksi, tidak bisa dibedakan lagi. Batasan mereka kabur. Dusta dan ketidakjujuran terjadi secara sporadis. Menipu orang lain menjadi suatu tantangan, permainan, seni, bahkan kebiasaan dan budaya. Dalam budaya ini, penipu dan pendusta dapat mempunyai kedudukan dan status sosial tinggi dalam masyarakat.

Karena itu, pasca kebenaran kemudian merujuk pada era dimana kebenaran objektif telah dikalahkan oleh eksploitasi emosi dan keyakinan personal yang sempit. Emosi dan keyakinan personal inilah yang kini banyak menguasai proses pembentukan opini publik, bukan lagi kebenaran.

Gugurnya nalar yang lurus dan meradangnya kebenaran merupakan ladang subur bagi bibit-bibit yang disebarkan oleh kelompok Saracen. Di saat emosi, demonstrasi, penyebaran ujaran kebencian dan fitnah melalui hoax, menjadi penentu opini publik bahkan keputusan politik, inilah karakter khas era pasca kebenaran.  

Di Indonesia sendiri, dunia politik kita terus gaduh. Bersaksi dusta, berita bohong, informasi palsu, fitnah, ujaran kebencian menghiasi panorama politik. Parahnya adalah kegaduhan ini melibatkan banyak orang di berbagai level.

Tindakan menutupi kebenaran bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat korupsi atau kasus-kasus kriminal lainnya. Kadang kala, pengamat, lembaga tertentu (lembaga survey, dll), narasumber, tim sukses, para kandidat, pebisnis, politikus, penegak hukum, reporter, birokrat, kaum militer, dll., dapat menjadi agen-agen kepentingan tertentu. Kelompok ini juga mencakup publik figur yang menggunakan infotainment untuk meningkatkan popularitas dengan setingan tertentu.

Kegaduhan dan kabut yang diciptakan oleh para penyemu dan penipu lihay di atas merupakan habitat khas kelompok Saracen atau sejenis.

Politisasi Politik Identitas

Salah satu materi yang menjadi dagangan kelompok Saracen ini adalah politik identitas. Sejatinya, politik identitas yang ideal mengacu pada usaha untuk menegaskan keberadaan kelompok primordial tertentu dalam konstelasi bernegara. Tujuan utamanya adalah bahwa kepentingan kelompok tersebut tidak akan luput dalam aktualisasi kesejahteraan bersama. Tujuan ini seharusnya mewujud dalam proposisi politik.

Proposisi politik ini, misalnya, terekspresi dalam jaminan politik dan yuridis terhadap segala bentuk partisipasi politik setiap anggota kelompok identitas tertentu. Jaminan ini dilandaskan pada fakta perbedaan bukan keseragaman, terutama jika kelompok tersebut adalah minoritas.

Namun, di Indonesia politik identitas dikacaukan dengan proses mem-politik-an identitas yang berbeda demi kepentingan politik kelompok tertentu. Ini yang penulis sebut sebagai politisasi politik identitas. Politisasi kepentingan kelompok identitas tertentu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap politik identitas.

Alasannya adalah bahwa politisasi tersebut tidak akan bermuara pada pencapaian idealisme pengakuan keberadaan kelompok tersebut. Sebaliknya, politisasi tersebut akan memanipulasi kepentingan kelompok identitas tertentu demi mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks itulah, kelompok Saracen mendapatkan para pelanggannya. Selain actor intellectualis dan semua anggota kelompok ini, para pelanggan inipun perlu dilacak keberadaannya.

Rancu Nalar dan Disintegritas Emosi

Ada banyak kekuatan-kekuatan yang memungkinkan praktek-praktek rancu nalar kelompok Saracen. Pertama, tunduknya nalar kritis terhadap emosi yang tereksploitasi. Ketika emosi menang atas fakta dan data-data objektif, inilah ekspresi kesesatan logis. Dasar pembenaran argumen yang berseliweran bukan lagi kelurusan hubungan alasan-alasan yang benar dan kesimpulan. Argumen sesat tersebut malah didasarkan pada seberapa besar kesesuaiannya dengan perasaan/kepentingan personal atau kelompok.

Dasar orang mendukung opini publik tertentu bukan lagi akurasi fakta atau data. Sebaliknya, orang mendukungnya untuk mengakomodasi kepentingan dan perasaan pribadinya. Apalagi, jika teman-teman grup yang mempunyai kepentingan yang sama sudah mendukung opini tersebut.

Dalam hal ini, orang mengidentifikasi dirinya dengan opini tersebut karena rasa takut disingkarkan dari kelompoknya. Kelompok tersebut kini telah menjadi jelmaan diktator yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam masyarakat seperti ini, logika dan rasionalitas menjadi tumpul dan sayu.

Lemahnya daya kritis juga nampak dalam diri pengguna media sosial yang dengan gampangnya melanjutkan informasi yang diterimanya dan yang dia “rasa” sebagai kebenaran. Kadang juga, untuk memperkuat posisi kelompok, semua informasi yang suportif, walaupun tidak didasari fakta dan data, diterima dan dibagikan (shared) begitu saja.

Kekuatan kedua adalah disintegritas emosi. Wajah utamanya adalah kemarahan dan kebencian. Dua wajah ini sangat rentan dipicu oleh informasi kosong yang menipu. Ketika wajah itu telah merah terbakar, fakta dan data tidak lagi relevan. Informasi yang lurus tidak mampu memadamkannya. Keputusan yang didasari oleh kemarahan dan kebencian adalah mutlak. Dengan demikian, diskusi dan pertimbangan-pertimbangan akan dirasa membuang-buang waktu.

Wajah lain dari disintegritas emosi adalah ketakutan yang mewujud dalam kesetiakawanan semu dan militanisme sempit. Begitu banyak keputusan untuk menetap dalam satu kelompok tertentu muncul dari rasa takut. Entah karena takut jangan sampai kesalahan pribadi terungkap, atau takut dicap sebagai simpatisan kelompok lain/berlawanan. Ini merupakan ekspresi kepercayaan diri yang rendah. Dalam kondisi ini, individu tersebut mensubtitusi ketakutan dengan keberanian dalam kebersamaan.

Disintegritas emosi juga dapat mewujud dalam kelaparan akan status sosial. Dalam dunia dimana status sosial memegang peranan penting, kebenaran bisa dikorbankan demi pencapaian status sosial. Demi menjadi pemimpin, popularitas dan elektabilitas akan berada di level preferensi tertinggi. Survey, polling, dan penghancuran identitas lawan dipilih dan dibeli demi peningkatan popularitas dan elektabilitas.

“Mutanisasi”

Kekuatan-kekuatan di atas telah mencapai tahap “mutan” (setelah melalui proses mutasi) dengan evolusi yang terjadi di media massa dan media online. Hoax, dusta, bualan, rumor, gosip, ujaran kebencian dan kebohongan dapat tersebar bak kilat dan cakupannya masif melalui internet. Dunia jejaring yang abstrak yang diciptakan oleh internet sangat gampang untuk menjadi abstraksi kebohongan. Inilah “mutanisasi” level pertama.

Level yang dicapai dan dipraktekkan oleh kelompok Saracen melampaui level di atas. Kegalauan sosial, politik, dan kultural di era pasca kebenaran ini dieksploitasi menjadi komoditas dagangan. Selain alasan-alasan lain yang masih perlu ditelusuri, mereka faktanya berbisnis. Dalam hal ini, idealisme dan kubu-kubu politik tentunya bisa direlativikasi. Siapa yang “memesan” dia yang dilayani. Inilah mercenaries in politics (tentara bayaran dalam dunia politik).

Epilog

Apa yang bisa dilakukan? Untuk jangka pendek dan dengan efek yang instan, intervensi pemerintah melalui regulasi dapat dikemukakan sebagai solusi. Bentuk ini harus diatur jangan sampai menjadi despotisme modern.

Syaratnya adalah bahwa regulasi meminimalisasi atau menghilangkan radikalitas, ekstrimitas, eksploitasi dengan menggunakan internet. Regulasi tidak boleh mengutak-atik kebebasan individu untuk berdialog, berdiskusi, dan mencari kebenaran.

Kedua, dari sudut pandang etika, setiap hasil teknologi harus senantiasa disempurnakan demi pengembangan nilai kemanusiaan. Itu berarti setiap media sosial harus mampu menyempurnakan layanan mereka agar tidak digunakan untuk penyebaran radikalisme, ekstrimisme, dan eksploitasi.

Alternatif ketiga bersifat long term. Literasi dan edukasi tentang hakekat kebebasan individu, struktur diskusi publik dalam dunia demokrasi dan internet perlu senantiasa ditegakkan. Fokusnya adalah pengembangan kapasitas individu agar mampu mempertanggungjawabkan setiap ekspresi kebebasannya. Inilah self-government dalam berdiskusi dan menggunakan dunia maya.(***)

Kirim Komentar