28 Agu 2017 09:44

Kotamobagu-Mitra Tertinggi Evaluasi DOB

MyPassion

JAKARTA—Daerah Otonom Baru (DOB) dievaluasi pemerintah pusat. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soini Sumarsono mengakui, pasca pemekaran ada yang terseok-seok melakukan pembangunan. Ada juga yang gagap menghadapi reformasi birokrasi. 

Khusus DOB di Sulawesi Utara (Sulut), sebut Sumarsono kepada wartawan koran ini, masuk dalam kategori memuaskan. “Pembentukan DOB di Sulut di antara 2007-2014. Nilai rata-rata pada 2012 yaitu 76,2 persen. Tertinggi Kotamobagu diikuti Minahasa Tenggara,” sebut Sumarsono.

Diungkapkannya, dari seluruh DOB, pemerintah pusat menilai 33 persen daerah hasil pemekaran berfungsi dengan baik. Sedangkan 67 persen sisanya tidak menunjukkan hasil memuaskan. 

Evaluasi yang dilakukan, kata Sumarsono, meliputi 10 aspek. Yaitu penyelesaian kelembagaan, pengisian personel, pengisian keanggotaan DPRD, penyelesaian aset dari daerah induk, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan. Kemudian aspek pengalihan pembiayaan dan alokasinya, pelaksanaan batas wilayah, penyusunan RT/RW, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, serta pemindahan ibu kota jika ada.

Permasalahan yang mendominasi DOB, lanjutnya, yaitu mengenai aset, hibah pembiayaan, batas wilayah, dan pembangunan sarana pemerintahan.

Mantan Penjabat Gubernur Sulut ini menambahkan, untuk 2017 sedang dilakukan evaluasi. “Hasilnya akan diketahui pada Desember 2017 mendatang," sebutnya.

Sumarsono menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Otonomi Daerah, penggabungan daerah dapat dilakukan. Jika ada dua hal yang melatarbelakangi. Yakni kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat.

Selama tiga tahun belakangan, urainya, pemerintah telah melakukan moratorium atas usulan pemekaran daerah. Dengan alasan, keuangan nasional belum mencukupi untuk kebutuhan pembangunan daerah. Karena pembangunan masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan perwakilan sejumlah daerah, mendesak dilakukan pemekaran daerah. Tapi sampai kini, pemerintah belum mengagendakan rencana pembentukan DOB. Terhitung sampai pertengahan 2017, sudah ada 288 usulan pemekaran yang diterima Kemendagri.(cw-02/har)

Kirim Komentar