25 Agu 2017 10:04

PNS Sulut Bisa Jutawan Mendadak

MyPassion
Ilustrasi PNS

JAKARTA- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulut bisa jadi jutawan mendadak. Perhitungan atau skema baru pensiun PNS sedang digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB). Perubahan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, saat ini pemerintah masih mengkaji skema dana pensiunan PNS. Dengan skema dana pensiunan saat ini, para pensiunan PNS hanya mendapat dana sebesar 75% dari gaji terakhir yang didapat. Besaran itu, menurut dia masih belum cukup memenuhi kebutuhan pensiunan, "Nah ini ada keinginan memperbaiki kondisi. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membuat pensiun kita lebih manusiawi," kata Nazara di Yogyakarta, Kamis (24/8), kemarin.

Dijelaskannya, pemerintah ingin di dalam RAPBN 2018 untuk memulai adanya perbaikan sistem pensiun ini. Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dua hal dari skema program tersebut. Pertama, mengenai skema iuran pensiunan.

Ia mengatakan, selama ini PNS membayar iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok untuk program pensiun. Menurutnya, skema ini merupakan skema yang ditetapkan sejak 10 hingga 20 tahun lalu dan belum memasukkan tunjangan kinerja.

Karenanya, pemerintah tengah mengkaji besaran iuran PNS selama ini, termasuk kemungkinan pembayaran iuran yang dilakukan pemerintah.

Kedua, mengenai skema manfaatnya. Saat ini pensiunan PNS menerima uang pensiun sebesar 70%-75% dari gaji pokok terakhir. "Apakah dimungkinkan, apakah manfaat pensiunnya bisa lebih baik. Tetapi ini perhitungan bisa jangka panjang, enggak cuma 1-2 tahun," ungkap Askolani.

Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menambahkan selama ini pemberian uang pensiun PNS menggunakan skema pay us you go, yang sangat memberatkan APBN. Sebab, uang pensiun para abdi negara ditalangi pemerintah jika ada kekurangan.

Dengan skema yang dijalankan saat ini, pemerintah setidaknya mengeluarkan anggaran sebesar Rp 100 triliun tiap tahun untuk membayar kekurangan uang pensiun PNS. Sebagai contoh, dalam RAPBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pensiun PNS beserta TNI dan Polri sebesar Rp 109 triliun.

Tahun depan, pemerintah akan mengganti skema pay us you go dengan skema baru yaitu fully funded. Dalam skema ini, PNS dan pemerintah akan membayar iuran uang pensiun secara bersama di depan. Seperti di perusahaan swasta. Rencananya skema ini akan diterapkan untuk PNS baru. Dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memang mengajukan skema baru program pensiun PNS. "Saya perintahkan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mulai memperbaiki program pensiun PNS," tegas Mulyani, pekan lalu. (berbagai sumber/vip)

Kirim Komentar