21 Agu 2017 12:04

Ekspresi Simbolik Balutan Busana Adat

MyPassion

PRESIDEN dan wakil presiden menginisiasi hal baru. Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang digelar pada hari Rabu (16/8/2017), mereka tampil dengan balutan busana adat. Presiden mengenakan jas tutu’ serta tutup kepala berupa songko’. Sedangkan, wakil presiden dibalut jas beskap khas Solo dan tutup kepala berupa blangkon.

 

Proses inisiasi dengan penggunaan simbol busana adat berlanjut. Presiden dan wakil presiden kembali mengenakan busana adat di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Bukan hanya mereka, Pasukan Pengamanan Presiden dan para tamu juga berbusana adat. Dalam ungkapan Jokowi sendiri, makna dari simbol balutan busana adat tersebut adalah: “Biar tahu, kita ini beragam. Karena Indonesia itu memang sangat beragam. Inilah Indonesia.”

Pesan Jokowi

Merujuk pada penjelasan Jokowi, simbol balutan busana adat tak lain merupakan ungkapan dari hakekat Indonesia sendiri. Indonesia sejatinya adalah negara yang sangat beragam suku, bahasa, ras, dan agama. Ini merupakan kondisi terberi bangsa.

Sebagai kondisi terberi, realitas tersebut merupakan klausul yang tidak bisa dibantah dalam kontrak sosial pendirian negara ini. Ini merupakan langgam eksistensial dan karakteristik bangsa Indonesia yang membuatnya khas dan tak tergantikan.

Justru karena kondisi keberagaman itu hakiki bagi cara berada bangsa Indonesia, ia berpartisipasi dalam pembentukan identitas ke-Indonesia-an. Indonesia tanpa keberagaman bukanlah Indonesia. Keberagaman tersebut disimbolkan dengan Istana Negara yang penuh dengan tamu-tamu berbalut busana adat khas daerah-daerah Indonesia. “Inilah Indonesia,” tegas Jokowi.

Mencoba Mengoyak Indonesia

Pemilihan pesan tersebut terasa sangat relevan dengan kondisi terakhir bangsa Indonesia. Dinamika politik nasional, terutama sejak Pilkada Jakarta, didefinisi oleh politisasi politik identitas. Politik identitas hakikinya bertujuan untuk mengakomodasi secara adil dan jujur partisipasi dan kontribusi riil dari setiap elemen bangsa, terutama mereka yang minoritas. Namun, tujuan murni politik identitas telah dimanipulasi dengan proses menjadikan identitas kelompok tertentu sebagai alasan utama berpolitik.  

Yang hadir di sini bukanlah pengakuan dan afirmasi bagi setiap elemen bangsa. Sebaliknya, identitas kelompok tertentu digunakan sebagai rujukan untuk menolak perbedaan dengan kelompok yang lain. Bongkah identitas yang diperkuat dan dipertegas seakan hendak menelan ke-Indonesia-an. Indonesia hendak direduksi ke dalam ranah hidup kelompok tertentu saja.

Sedemikian manipulatifnya politisasi ini, sehingga dalam kontes pilkada, isu ras dan agama dari sang calon menjadi bahan politisasi dan alasan untuk tidak dipilih. Derasnya implikasi dari politisasi identitas ini diperparah oleh penggunaan media sosial yang nihil makna dan nilai. Hoax, ujaran kebencian, dan fitnah menjadi lumrah dan reguler bagi para peselancar dunia maya.

Hal ini juga memicu penguatan identitas partikular di daerah-daerah. Sayangnya, penegasan identitas tersebut dilihat secara terpisah dari konteks multikultural Indonesia. Karena itu, disintegrasi yang merupakan antithesis dari ide hakiki ke-Indonesia-an sempat mengemuka.

Jokowi sebagai Animal Symbolicum

Ernst Cassirer (1874-1945), seorang filsuf asal Jerman, dalam bukunya An Essay on Man (1944) menegaskan bahwa manusia seharusnya didefinisi sebagai “animal symbolicum” (mahluk pencipta simbol). Cassirer memahami manusia sebagai mahluk yang pengalaman dan pemahamannya tentang dunia diatur oleh simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut diciptakan oleh manusia sebagai hasil kerja dan pemahamannya akan dunia. Karena itu, setiap simbol senantiasa mengandung makna tertentu.

Bagi Cassirer, makna yang terkandung dalam setiap bentuk-bentuk simbolik senantiasa berkembang secara praktis sesuai dengan perkembangan dunia kontekstual dan kebutuhan nyata manusia. Dalam pemahaman ini, pilihan Jokowi untuk menghadirkan ide ke-Indonesia-an melalui balutan busana adat merupakan salah satu ekspresi simbolik. Busana adat yang beragam merupakan simbol yang maknanya mencakup kenyataan bahwa Indonesia merupakan gugusan keberagaman tersebut.

Ketika makna Indonesia yang beragam terkungkung oleh politik identitas yang sempit dan cacat, makna tersebut perlu diangkat kembali. Justru karena makna tersebut membutuhkan representasi dalam bentuk simbol, Jokowi memilih untuk menampilkan keberagaman itu dalam bentuk busana adat.

Dalam hal ini, simbol busana adat tersebut memang sesuai dengan perkembangan dunia politik Indonesia. Dalam politik identitas yang rancu tersebut, kebutuhan akan nilai dan makna ke-Indonesia-an menjadi relevan dan mendesak. Busana adat menjadi simbol yang sangat bermanfaat untuk menjawab gejala disintegrasi dan politisasi identitas partikular.

Rekonsiliasi Menghardik a`la Jokowi

Selain untuk menjawab dinamika politik di atas, ekspresi simbolik dalam bentuk balutan busana adat juga merupakan usaha untuk rekonsiliasi politik. Meruncingnnya persaingan dua kubu politik yang sudah berkontes sejak Pemilu 2014 sungguh dijadikan isu rujukan dalam hampir setiap interpretasi fenomena politik. Belum lagi, ketegangan politik yang diwariskan oleh mantan-mantan presiden.

Kenyataan bahwa mantan-mantan presiden dan beberapa wakil presiden hadir dalam balutan busana adat merupakan bentuk simbolik. Itu merupakan simbol yang mengirim pesan pendingin ke dalam pusaran politik yang sudah panas.

Namun, rekonsiliasi ini terasa seperti hardikan halus à la Jokowi. Hardikan tersebut hendak menegaskan kembali hal yang fundamental dalam hidup bernegara. Di tengah pusaran politik yang manipulatif, yang terpinggirkan adalah rakyat. Ribut elit politik Indonesia telah menghempaskan rakyat ke pinggiran. Rakyat tidak lagi menjadi pusat perhatian seluruh dinamika politik, sosial dan kultural Indonesia.

Dengan hardikan tersebut, elit politik kembali disadarkan bahwa yang terpenting bukanlah ego politik mereka. Sebaliknya, mereka seharusnya tunduk pada ide ke-Indonesia-an. Berfoto bersama dalam balutan busana adat merupakan simbol gugurnya gundukan ego pribadi.

Epilog

Euforia ini tidak serta-merta menyelesaikan tugas presiden dan wakil presiden. Rakyat masih menghuni ranah “sebelah”, bukan “pusat” dari ide ke-Indonesia-an. Rakyat telah dijanjikan tentang tujuan kita bernegara dalam Pembukaan UUD 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Karena itu, rakyat harus dihantar ke “tanah terjanji” itu.(***)

Kirim Komentar