17 Agu 2017 14:20

Sektor Kesehatan Belum `Merdeka`

MyPassion

LOLAK—Hari ini (17/8), Indonesia merayakan Kemerdekaan ke-72 tahun. Namun, ketimpangan masih saja terjadi di sejumlah daerah. Tak terkecuali di Bolmong. Yang paling mencolok di sektor kesehatan.

 

Fardani Mile (37), warga Bilalang bercerita, dia harus kehilangan ibunya akibat jarak rumah sakit yang jauh. “Kami sudah berobat ke puskesmas tapi disuruh ke rumah sakit karena tidak ada dokter di situ," ungkapnya.

Warga Bilalang lainnya, Alib Potabuga (40) bahkan mengaku sempat tak mendapat perawatan di rumah sakit karena tidak memiliki uang. BPJS yang dimilikinya hampir tidak bisa digunakan. "Beruntung setelah menunggu lama baru dapat penanganan," terangnya.

Diketahui, Bumi Totabuan yang memiliki luas hampir 30 dari wilayah Sulut, memang belum memiliki sarana kesehatan representatif. Kekurangan tenaga kesehatan serta fasilitas penunjang mengakibatkan banyak warga kehilangan nyawa tanpa mendapat penanganan terlebih dulu.

Bupati Yasti Mokoagow telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, saat kunjungannya ke Sulut beberapa waktu lalu. Masalah pemerataan tenaga medis hingga minimnya anggaran pusat disinggung mantan personel DPR RI itu. Sayang, hingga kini masalah kompleks itu belum akan teratasi. Bahkan mungkin sampai beberapa waktu ke depan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Julin Papuling mengatakan, masalah itu telah dibahas dengan provinsi. Hanya saja, terbatasnya anggaran membuat pihaknya kesulitan mencari tenaga ahli untuk ditempatkan di Bolmong. “Karena kita belum bisa memberikan tunjangan seperti yang diimpikan. Sehingga tidak ada yang mau ditugaskan di sini. Semua tergantung mereka. Lebih banyak maunya di kota besar. Yang ada saja kita hanya mampu berikan Rp 5 juta per bulan," terangnya, kemarin.

Dijelaskan, secara keseluruhan kebutuhan dokter di Puskesmas 23 orang. Namun, baru ada 13 dokter ASN dan 5 PTT. Jumlah itu masih kurang jika di hitung jumlah perbandingan penduduk Bolmong yang mencapai 213 ribu. "Kalau dokter ahli tidak ada sama sekali. Hanya di rumah sakit kalau mau," tuturnya. Selain itu, belum ada Puskesmas rawat inap. Hanya rawat jalan yang jumlahnya pun masih minim. "Di Buntalo dan Maelang. Itu pun fasilitasnya belum sesuai standar," jelasnya.

Parahnya, diungkapkan Papuling, belum ada solusi terkait hal itu. Penambahan anggaran untuk tunjangan dokter tidak akan terjadi di tahun depan. Mengingat keadaan ekonomi saat ini. "Kita hanya upayakan penambahan tenaga dokter umum. Mudah-mudahan bisa cukup di APBD-P," terangnya.

Pengamat Pemerintahan Religa Gonibala mengatakan, sudah saatnya pemkab melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk mengatasi ketimpangan. Pertukaran tenaga kesehatan bisa jadi solusi. "Pun dengan aturan bisa mencontohkan kota maju dimana rakyat bisa mendapat penanganan kesehatan hanya dengan KTP," pungkasnya.(cw-04/gnr)

Kirim Komentar