10 Agu 2017 11:09
Perjumpaan dengan Perusahaan Tambang

Pesiar Ke Bangka Berujung Petaka

MyPassion
Ilustrasi Pulau Bangka

Nama dan Identitas Penulis ada pada Redaksi

BEBERAPA minggu yang lalu, teman-teman saya dan saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke pulau Bangka karena saya telah melihat keindahan sebagian besar pulau di lepas pantai Sulawesi Utara seperti Bunaken, Siladen, dan lain-lain tapi belum pernah ke Bangka. Kami menyewa perahu kecil untuk melihat-lihat sepanjang pantai dan mengunjungi beberapa tempat yang dianggap memiliki peluang mengamati burung (birdwatching) yang baik.
 

Kami turun di resor Coral Eye, lalu menuju ke arah barat yang agak berbukit. Saat mendekati bukit, kami melihat banyak peralatan di pantai dengan beberapa lahan terbuka yang sangat besar di sepanjang perbukitan tersebut. Kebetulan, inilah daerah yang konon memiliki lokasi pengamatan burung (birdwatching) yang bagus.

Teman-teman saya dan saya turun dari kapal dan mulai berjalan menuju tebing kecil di dekat desa Kahuku. Dalam beberapa menit saja, muncul dua orang bersepeda motor dan mengatakan kepada kami bahwa kami menerobos masuk tanpa ijin ke tanah mereka. Ini membingungkan karena kami tidak melihat pagar atau papan tanda apapun. Kami menghabiskan beberapa menit berikutnya untuk adu argumentasi-mengapa mereka merasa berhak mengusir kami dari 'tanah milik mereka', dan mengapa kami terus bersikeras bahwa mereka tidak memiliki hak mengusir seperti itu.

Sementara beradu argumentasi, lalu bertambah empat orang lagi rekan mereka masuk ke dalam perbincangan dan mulai lebih ngotot. Tidak terpengaruh oleh gertakan mereka, saya terus memotret dan membuat rekaman video dengan kamera GoPro saya. Karena ketegangan semakin tinggi dan semakin panas apalagi saat enam orang tersebut semakin agresif, dan atas desakan sopir kami yang orang Indonesia, kami memutuskan untuk kembali ke perahu kami.

Saat kami mendekati perahu, kami disambut oleh lebih banyak orang. Ketua kelompok ini - seorang pria dengan seragam perusahaan resmi menjelaskan dengan baik bahwa tanah ini milik perusahaan pertambangan dan bahwa kami harus menjelajahi tempat lain. Ketika kami mencoba naik ke perahu kami, kelompok keamanan tersebut menuntut untuk melihat kamera dan rekaman video kami. Kami menolak, menyatakan bahwa peralatan kami adalah milik pribadi, dan masih belum jelas apakah kami sebenarnya berada di lahan perusahaan atau tidak.

Saat kami bersiap untuk pergi, para penjaga keamanan terebut menahan tali perahu kami dan mengatakan bahwa kami tidak diizinkan pergi kecuali menyerahkan kartu memori dari kamera video saya. Akhirnya, kami merasa ini terlalu menakutkan dan pada akhirnya saya terpaksa melepaskan kartu memori saya. Mereka lalu menghapus semua rekaman dari kartu memori itu dan memeriksa semua telepon seluler kami untuk mencari foto-foto lainnya.

Ketika kembali ke Manado, saya mencari tahu situasi Bangka. Ternyata tempat yang baru saja saya kunjungi adalah lokasi operasi penambangan besi yang sudah tidak berfungsi lagi. Perusahaan PT. MMP mulai mengerjakan operasi di Bangka pada tahun 2005.

Rencana awalnya disetujui oleh Dinas Energi & Sumber Daya Mineral di kabupaten Minahasa Utara dan kemudian disetujui oleh Departemen Energi & Sumber Daya Mineral. Meskipun ada tentangan yang kuat oleh masyarakat lokal dan operator tur karena potensi kerusakan lingkungan dan sosial yang akan diakibatkannya, pertambangan itu disetujui pada tahun 2008.

Namun setelah mendapat perlawanan hukum, Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan (melalui Putusan Mahkamah Agung No. 255 k/TUN/2016, tanggal 11 Agustus 2016) mencabut izin perusahaan pertambangan (Kep.Men. ESDM No.3109 k/30/mem/2014, tgl. 17 Juli 2014) yang kemudian putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri ESDM (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Kep.Men. ESDM No. 1361 k/30/mem/2017 tgl. 23 Maret 2017 untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. MMP di atas, setelah lebih dari tiga  tahun berproses di pengadilan. Konsekuensi dari semua ini adalah perusahaan diperintahkan menghentikan semua kegiatan penambangan, dan lahan itu akan digunakan untuk pariwisata.

Tapi kalau begitu, kenapa peralatan mereka masih ada? Mengapa tidak ada upaya untuk merehabilitasi atau mengembalikan tanah tersebut ke kondisi semula mengingat keputusan Mahkamah Agung (badan peradilan tertinggi di Indonesia?) dibuat pada tahun 2016? Dan mengapa penjaga keamanan mereka mengancam dan mengusir wisatawan?

Setiap hari kita melihat bahwa kekuatan politik dan finansial dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memanfaatkan sistem dan mengacuhkan peraturan. Dan lebih sering daripada tidak, kita mengangkat bahu dan menerima kesombongan mereka. Tapi jika kita berharap agar Sulawesi Utara menjadi tempat yang lebih adil dan layak, kita harus bisa mempertanyakan seberapa penting keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan kita dan bersikeras bahwa tanah dan laut tidak hanya milik orang kaya dan berkuasa.

Tapi untuk seluruh masyarakat. Bangka khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya adalah harta kekayaan tak hanya bagi Indonesia tapi kekayaan bagi seluruh belahan dunia lainnya. Kita seharusnya tidak mengorbankan keindahan Bangka untuk beberapa tumpuk rupiah lagi di kantong hanya segelintir orang kaya saja. (***)

Komentar
  • MyPassion


    10 Agu 2017 14:38

Kirim Komentar