08 Agu 2017 12:55

TGR 2016 Wajib Disetor

MyPassion
SETUJU: DPRD Bitung saat menggelar Paripurna Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2016, di Kantor DPRD, Senin (7/8).

BITUNG—Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD Bitung yang terkena tuntutan ganti rugi (TGR) harus segera menyetor. Hal ini ditegaskan Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban saat rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bitung tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD 2016, Senin (7/8).

Menurut Lomban, pelunasan TGR penting karena berkaitan dengan catatan audit BPK. “Ini karena kita berkomitmen untuk mempertahankan opini WTP yang sudah kita raih enam kali berturut-turut dari BPK,” ujarnya didampingi Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri.

Lomban juga membeberkan, dari hasil audit BPK RI se-Sulut,  Bitung ada di posisi 11, karena belum setor TGR.

“Ini karena sebagian besar belum mengganti uang negara.

Ini yang harus menjadi perhatian pimpinan SKPD, untuk menagih kepada ASN atau anggota DPRD. Hal ini harus dilakukan karena jangan sampai catatan TGR TA 2016, belum diselesaikan saat audit pada tahun 2018," tegas Lomban. (***)

Kirim Komentar