14 Jul 2017 08:10

Polemik UKIT, Begini Tanggapan Korua, Pangemanan dan Siwu

MyPassion

MANADOPOST--Masalah UKIT masih berlarut. Malah sekarang menjadi tiga, UKIT Yayasan AZR Wenas, UKIT YPTK, dan terbaru: UKIT Sinode GMIM. Manado Post berhasil mewawancarai rektor hingga perwakilannya. Plt Rektor UKIT Yayasan AZR Wenas Sandra Korua masih enggan memberi komentar langsung. Dirinya mengutus Wakil Rektor III Arie Andes untuk diwawancarai harian ini kemarin, di ruang kerjanya.

Andes mengungkapkan, terkait status pembinaan yang dikeluarkan Kopertis IX, sementara dalam proses penyelesaian administrasi. Mengenai wacana yang mengatakan jika tidak ada perubahan akan ditutup, menurutnya itu baru didengar. Sehingga, katanya tidak benar.

“Sementara diproses. Yayasan sementara melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan. Persoalan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDPT, ya kita tunggu saja. Kalau itu sudah wilayah yayasan. Sudah bukan wilayah kami,” jelas Andes.

Lanjutnya, sudah ada konsultasi dengan Kopertis IX, Kamis (6/7) lalu. Dikatakan, tidak masalah melaksanakan ujian KKN bahkan menerima mahasiswa baru. Tetapi, karena PDPT masih dalam status pembinaan, maka belum bisa melaksanakan wisuda. “Kenapa? Karena, harus validasi. Keabsahan dari mahasiswa apakah mekanismenya sudah sesuai prosedur,” urainya.

Yopie Pangemanan (rektor UKIT yang digantikan Sandra Korua), mengungkapkan, dirinya akan tetap berpegang teguh kepada prinsip. “Saya hanya mau berkomentar soal prinsip. Prinsip penyelenggaraan pendidikan itu di bawah UUD 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan di bawahnya,” ungkap Pangemanan, kemarin.

Salah satu yang terpenting dari penyelenggaraan perguruan tinggi swasta adalah statuta. Katanya, statuta adalah konstitusinya perguruan tinggi swasta sebagai manifestasi UUD, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan keputusan menteri. “Di statuta secara tegas mengamanatkan bahwa pengangkatan dan pemberhentikan rektor harus atas usul senat,” paparnya.

Di sisi lain, Rektor Yayasan Perguruan Tinggi Tomohon (YPTK) Tomohon Richard Siwu menegaskan, YPTK sudah tidak bisa diganggu lagi. Karena, memiliki fakta hukum dan peraturan undang-undang jelas.

“Semua ada. YPTK sudah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dan undang-undang yayasan yang baru. Dibilang seseorang ataupun lembaga, bisa mendirikan perguruan tinggi yayasan,” terang Siwu. “Harus tahu, di sini yang bersekolah bukan hanya GMIM. Dosen, mahasiswa, tidak semua GMIM. Ini pendidikan,” kunci Siwu. (***)

Komentar
Kirim Komentar