12 Jun 2017 09:02

Mengembalikan Politik ke Hakekatnya

MyPassion

                                                                          Oleh: Ignatius R. C. Rorah

Politik merupakan salah satu tema yang sering mengundang perhatian berbagai kalangan dalam masyarakat. Hal ini terjadi baik pada tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Media masa dan media sosial sebagai sarana informasi ikut turut meramaikan situasi dunia perpolitikan.

Tema-tema politik diangkat dan dilempar begitu saja dalam dunia redaksi. Dinamika tema-tema tersebut mampu mengundang dan membangkitkan aura keingintahuan yang diikuti oleh reaksi-reaksi spontan atupun kritis. Sehingga tak heran diskusi-diskusi dengan bertemakan politik selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan.

Rakyat di antara Periferi dan Inti Politik

Pada tahun 2018 nanti Sulawesi Utara akan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan enam pilkada. Partai-partai politik menggeliat. Beberapa birokrat mulai menampilkan diri. Beberapa anggota legistlatif mulai menatap keberhasilan beberapa teman mereka. Kalangan independen juga mulai terlibat dalam kancah eskalasi popularitas.

Media massa, media sosial, kegiatan amal dan independen, rukun-rukun keluarga, forum-forum informal bahkan baliho-baliho ucapan selamat, bahkan survei-survei dijadikan sarana untuk meningkatkan popularitas dan meraba tingkat elektabilitas diri. Pada dasarnya, kini rakyat mendapatkan tempatnya lagi di dalam sistem demokrasi, yaitu di pusat sebagai pemegang kuasa politik.

Selama ini rakyat disingkirkan di periferi kekuasaan politik melalui praktek-praktek politik yang bermuara pada kepentingan diri dan kelompok sang penguasa. Pelayanan publik yang masih menyesakkan dada. Korupsi terhadap uang rakyat masih sangat masif. Birokrasi yang masih panjang, berliku dan tidak transparan, semakin memperparah pelayanan kepada rakyat. Kesejahteraan paling minimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, masih terkesan mimpi utopis.

Tak bisa disangkal bahwa pemerintah pusat berusaha untuk membalikkan logika politik bahwa rakyat hanya memegang kendali kuasa di saat pilkada dan pemilu. Pelayanan publik dan birokrasi didesak program transpransi dengan sentuhan teknologi informasi (e-government). Pembangunan infrastruktur didesak bukan dari pusat tapi dari batas terluar Indonesia. Paket-paket ekonomi digelontorkan. Pemimpin tampil merakyat dan merevisi kesan pemimpin yang penuh keelokan dan protokoler.

Namun, ini ternyata belum cukup. Mengembalikan rakyat ke ranah hakikinya merupakan pekerjaan herkulian. Karena itu, usaha tersebut seharusnya merupakan usaha dan gerakan bersama. Bersandar pada program strategis formal juga tidak cukup. Revolusi cara berpikir, cara merasa, cara bertindak semua kalangan, terutama pemimpin dan birokrasinya, politikus dan penegak hukum, merupakan syarat mutlak. Revolusi mental memang seharusnya dikonseptualisasi secara strategis dan dipastikan pelaksanaannya.

Politik Mereduksi Batasan

Aura politik menyebar tanpa adanya batasan yang dapat menghentikannya. Misalnya, pesta demokrasi di Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta. Tak dapat dipungkiri prosesnya telah menjadi bahan perbincangan tidak hanya seantero nusantara tetapi juga menjadi topik diskusi internasional. Fenomena ini menggambarkan situasi bahwa manusia, yang memiliki daya rasional, tidak dapat melepaskan atau membiarkan dirinya tidak terlibat dalam dunia politik, baik secara langsung atau tidak langsung.

Artinya, secara tidak langsung, setiap individu berada dalam suatu lembaga pemerintahan. Karena itu, secara otomatis setiap kebijakan yang dihasilkan akan ikut mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan, secara langsung, rakyat terlibat dalam diskusi, mengikuti proses melalui media massa dan media sosial, bahkan turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan.  

Gambaran berpolitik dapat ditanggapi secara berbeda-beda oleh masing-masing orang. Ada yang antusias, namun ada yang pesimis. Secara umum, kita mungkin sudah mengerti bahkan mengalami konsekuensi yang dibawa oleh politik, baik yang buruk maupun yang positif. Kita juga dapat membuat analisa-analisa pribadi dalam setiap proses politik yang terjadi.

Tetapi satu fakta penting dalam setiap proses politik tersebut adalah peran uang dan kepentingan sangat menonjol. Berkali-kali rakyat harus mendapatkan dirinya di periferi kehidupan sosial. Berulang-ulang rakyat harus mengalami bahwa dirinya dianggap tidak penting. Meskipun demikian, dunia politik tidak pernah sunyi. Malahan semua hal ini telah menstigmatisasi bahwa politik itu kotor, culas, dan penuh kepentingan sesaat.

Politik: Keadilan dan Kebahagian

Plato, dalam bukunya Republic, berusaha untuk menjelaskan bahwa pada hakekatnya, politik tidak bisa dilepaskan dari definisi keadilan dan kehidupan bahagia yang menjadi tujuan hidup manusia. Dengan demikian, bagi Plato, ranah utama dari politik mengasumsikan proses overlapping antara dunia etika dan dunia politik. Sehingga, sederhananya, politik tanpa etika dan keadilan adalah sebuah konsep cacat. Politik yang tidak menjamin kebahagiaan rakyatnya adalah sebuah kehidupan Bersama tanpa tujuan akhir.

Plato menggambarkan manusia dan negara memiliki persamaan yang hakiki. Ia berpendapat bahwa ada hubungan struktural, alami, dan logis antara individu dan negara. Dimana, setiap individu mengambil peran dalam negara untuk memperoleh kehidupan. Dan, negara memiliki kewajiban untuk memberi dan menjamin kehidupan setiap masyarakatnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kehidupannya. Negara berperan untuk menciptakan keharmonisan. Keharmonisan hanya dapat dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Ide keadilan Plato tidaklah terbatas secara individualistik atau sekedar keadaan dimana hak semua anggota masyarakat terjamin. Tetapi keadilan dipahami dalam konsep tatanan seluruh masyarakat yang selaras dan seimbang. Dalam kehidupan bernegara, keadilan terletak pada kesesuaian dan keselarasan antara fungsi, di satu pihak, dan kecakapan serta kesanggupan, di lain pihak.

Plato menggambarkan suatu negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan (virtue). Mengembangkan kebajikan mengasumsikan proses pengetahuan. Dengan demikian, manusia memerlukan pendidikan. Pendidikan sebagai suatu proses pertobatan untuk mengisi pengetahuan manusia dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, yaitu pengetahuan tentang keadilan dan kebajikan. Karena segala sesuatu yang dilakukan atas nama negara adalah untuk mencapai kebajikan itu.

Pendidikan membantu manusia menemukan kebajikan. Pengetahuan luas yang dimiliki seseorang akan semakin memperkokoh sifat dasarnya sebagai negarawan. Dengan kata lain, dengan pengetahuan yang baik, seorang negarawan dapat menemukan dasar permasalahan dalam masyarakat. Ia pun memiliki kemampuan dalam membentuk suatu negara yang baik bagi anggota masyarakatnya. Mereka yang berhak untuk menjadi penguasa adalah mereka yang mengerti sepenuhnya prinsip keadilan dan kebajikan.

Politik: Komunitas demi Kebahagian

Aristoteles memahami politik sebagai sebuah ilmu praktis yang ia bedakan dari ilmu kontemplatif dan ilmu produktif. Ia menyebutnya sebagai ilmu praktis karena politik menyangkut segala usaha yang mulia dari individu-individu sebagai satu komunitas. Namun, terutama, politik merupakan usaha bersama untuk mencapai kebahagian (eudaimonia).  Jadi, bagi Aristoteles, politik merupakan keseluruhan usaha yang bersifat normatif (memberi arah dan aturan) dan preskriptif (memberi petunjuk sebagai solusi). Politik bukanlah ilmu dan kajian yang bersifat deskriptif dan empiris semata.

Ia menekankan juga negara sebagai komunitas atau persekutuan individu. Komunitas yang dimaksud adalah persekutuan yang memiliki tujuan demi kebaikan tertinggi manusia. Oleh karena itu, Aristoteles menegaskan bahwa negara harus mengupayakan dan menjamin kebaikan bersama. Di sini, Aristoteles melihat bahwa kebaikan bagi semua adalah yang utama/prioritas. Kebaikan individu merupakan hal yang penting bagi Aristoteles. Namun, kebaikan umum dilihatnya sebagai hal yang lebih agung dan lebih lengkap untuk dicapai dan diusahakan.

Dengan demikian, berbicara tentang politik berarti kita berbicara tentang kepentingan dan kebaikan bersama sebagai tujuan atau cita-cita.

Pesan utama dari dua gambaran hakekat politik di atas adalah bahwa semua individu yang tengah menyiapkan diri dan yang sedang terlibat dengan politik seharusnya menempatkan keadilan, kebahagiaan, dan kebaikan umum sebagai rujukan utama.

Kepentingan pribadi, partai politik, godaan kekuasaan dan materi semata, sama sekali tidak termasuk dalam hakekat politik. Jangan nodai politik dengan kotoran tersebut. Biarkan politik bernafas lagi dan mendapatkan maknanya sekali lagi.(***)

Kirim Komentar