27 Mei 2017 09:34

Mengubah Potret Buram Penegakkan Hukum di Indonesia

MyPassion

Oleh:

Maria Veronica Ngantung

Fakultas Hukum Universitas De La Salle Manado

PROSES penegakan hukum di Indonesia layaknya sebuah drama, jika tidak ingin menyebutnya dagelan. Karena produk akhir dari proses penegakkan hukum tersebut sering tidak linear dengan rasa keadilan masyarakat. Penegakkan hukum tak ubahnya sebuah lukisan buram dengan latar suram. Bahkan, lebih jauh dari itu, ada kalangan yang berpendapat bahwa sesungguhnya penegakan hukum seperti sedang berada dalam sebuah lorong gelap yang panjang.

Secara teori, membahas masalah penegakan hukum tidak mungkin lepas dari lima elemen pokok, yaitu : 1. Substansi hukum, 2. Aparat penegak hukum, 3. Kesadaran hukum, 4. Fasilitas hukum dan. 5. Budaya hukum masyarakat. Sadar atau tidak, lima elemen itu akan saling memberi pengaruh dalam penegakan hukum. Meski demikian, banyak kalangan percaya bahwa para penegak hukum, menjadi faktor kunci karena sangat menentukan proses penegakkan hukum itu sendiri.

Bagi mereka yang menerima pandangan itu, hukum yang mengandung segudang kelemahan dan kekurangan masih mungkin berjalan baik bila dilaksanakan oleh penegak hukum yang baik. Dengan demikian, substansi hukum yang sempurna tidak akan mampu memberi banyak pengaruh bila dijalankan oleh penegak hukum bermoral relatif buruk, jika tidak ingin mengatakan bobrok. Ini hampir terjadi di semua lini penegak hukum, seperti di tubuh Polri, Kejaksaan dan lembaga peradilan lainnya. Realitas inilah yang menjadikan praktek suap, korupsi, dan mafia hukum tumbuh subur di negeri kita.

Dalam pengertian itu penganut paham ini percaya bahwa keempat faktor lain, selain faktor penegakan hukum, bukan merupakan faktor dominan. Meski cara pandang seperti itu masih mungkin diperdebatkan lebih jauh, pengalaman beberapa tahun terakhir memperlihatkan, potret buram penegakan hukum lebih banyak disebabkan ketidakberesan sebagian penegak hukum. Hal demikian tidak dimaksudkan bahwa semua penegak hukum adalah buruk. Namun, karena tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, perilaku penyimpang itu menutup perilaku baik penegak hukum yang lain.

Cara pandang yang menempatkan penegak hukum sebagai faktor dominan tidak mungkin pula dilepaskan dari pengalaman perbaikan serangkaian peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan penegakan hukum. Langkah perbaikan itu seperti tidak memberi pengaruh signifikan karena aparat penegak hukum  kita terjebak dalam krisis moralitas, karakter serta perilaku menyimpang penegakan hukum. Penyimpangan-penyimpangan yang ada menjadikan hukum seperti mengalami pembusukan yang amat serius.

Aparat/lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, KPK merupakan lembaga yang sering mendapat sorotan publik. Sebagai ujung tombak penegakan hukum, institusi-institusi di atas seharusnya cepat, tanggap dan banyak beringsut dari waktu ke waktu. Penegakan hukum memerlukan Polisi, Jaksa, Hakim serta KPK yang mampu serta mau berubah dan bergerak cepat. Merujuk pada sejumlah peristiwa besar/mega skandal yang melibatkan aparat/lembaga penegak hukum, selalu tersedia kesempatan untuk memperbaiki diri. Sayang , kesempatan yang ada belalu begitu saja.

Di tengah potret buram dan carut marutnya penegakkan hukum, tidak berarti harapan untuk menggerakkan penegakan hukum – termasuk memberantas korupsi, akan jalan di tempat atau jauh lebih buram. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, KPK misalnya harus mampu menyelesaikan “pekerjaan rumah” mega skandal E-KTP dengan spektrum dan tekanan politik tinggi atau skandal Bank Century yang akhir-akhir ini kembali mencuat.

Beberapa perkembangan terakhir menunjukkan, sisa optimismee agar penegakan hukum mampu keluar dari potret buram berlatar suram masih ada. Diharapkan, sisa optimisme itu akan berubah menjadi energi positif bila para penegak hukum, di satu sisi memiliki keberanian moril untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ini tentunya hanya bisa terwujud kalau instansi penegak hukum itu selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran karena karakter ini adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar profesionalismenya, serta di sisi lain, menyadari kembali dengan sungguh bahwa tugas pokok mereka adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Artinya, penegak hukum harus membuktikan independensinya dalam menyelesaikan setiap proses pengadilan terhadap siapa saja tanpa pandang bulu. Hukum ditafsirkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang diimplementasikan dalam setiap keputusan hakim. Jadi independensi peradilan adalah syarat mutlak bagi terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.  (***)

Kirim Komentar