12 Apr 2017 14:02

Bendahara Jangan Tumpuk Pekerjaan

MyPassion

TOMOHON- Badan Keuangan Daerah (BKD) gelar rekonsiliasi kas antara BUD dengan bendahara pengeluaran dan penerimaan perangkat daerah (Peda), Tahun Anggaran 2017. Bertempat di aula lantai tiga kantor wali kota Tomohon, Selasa (11/4), kemarin Kegiatan dibuka Sekretaris Kota Tomohon Ir Harold Lolowang didampingi Kepala BKD Tomohon Drs Gerardus Mogi. Lolowang menegaskan sinergitas wajib antara para bendahara dan BKD. "Ini menghindari penumpukan kerja di akhir tahun anggaran, jangan memasuki 31 Desember masih berpacu menyelesaikan laporan," terang Lolowang.

Terkait batas waktu pengerjaan pihak ketiga, saran Lolowang, alangkah baiknya dikoordinasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Agar, pekerjaan dirampungkan sebelum 15 Desember, sehingga masih memiliki cukup waktu untuk penyelesaian laporan.

Kepala BKD Tomohon Drs Gerardus Mogi menjelaskan terkait pengelolaan keuangan yang sehat. "Tentu lewat ini, kita bisa meminimalisir penolakan SP2D yang melebihi angka 10%, maka dari itu dianjurkan setiap bendahara memperhatikan berbagai hal terkait pengurusan tersebut," terang Mogi. Ditambahkannya, akan ada evaluasi apakah memiliki kecocokan antara perencanaan anggaran terhadap realisasinya. "Beberapa hal wajib diperhatikan seperti jumlah permintaan SPM harus sesuai apa yang tertera dalam SPJ. Karena kita harus memahami sedetail mungkin sehingga tidak kesulitan menghadapi pemeriksaan BPK nanti," urainya.

Kabid Perbendaharaan BKD Tomohon Maria Senduk mengimbau setiap Peda soal pembayaran pajak yang dilakukan, melampirkan slip setoran pajaknya. "Kita juga harus mengacu PMK 18/2017 dimana Silpa 2009-2016 perlu dilakukan pengisian format yang sesuai," tutup Senduk. (cw-06/vip)

Kirim Komentar