18 Jan 2017 11:30

34 Indomaret dan Alfamart di Minut Diduga Bodong

MyPassion

MANADOPOST – Menjamurnya Indomaret dan Alfamart di Minahasa Utara (Minut), ternyata tidak diimbangi dengan administrasi perizinan. Pasalnya, dari data Dinas Perdagangan, saat ini Alfamart memiliki 26 unit. Sedangkan rivalnya sekira 21 unit. Yang tersebar di 7 kecamatan se-Minut.

Untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kedua perusahaan ini, menggunakan IMB dari bangunan yang sudah berdiri sebelumnya. Namun, untuk penerbitan Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), belum semua unit toko mendapat rekomendasi. Padahal untuk melegalkan operasional toko, harus diterbitkan rekomendasi terlebih dahulu.  Parahnya, dari 46 unit Indomaret dan Alfamart yang tersebar di Minut, diakui baru 12 unit yang memiliki izin. Artinya 34 lainnya belum miliki ijin.

Dikatakan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Charles Panambunan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum pernah mengeluarkan SIUP. “Hanya pernah mengeluarkan SIUP untuk kantor Alfamart dan Indomaret. Sementara untuk beroperasi, belum pernah dikeluarkan rekomendasi,” katanya.

Senada dikatakan Sevana Turangan Kepala Bidang Dinas Perdagangan Minut. “Indomaret, hanya sekira 3 unit yang memiliki rekomendasi SIUP. “Jadi mereka tidak mengurus langsung SIUP-TDP. Sebab diduga mereka bermodalkan SIUP dari toko sebelumnya. Dan ini tidak diperbolehkan,” tegasnya. Begitu juga untuk Alfamart. “Contohnya di Kauditan. Tokonya sudah beroperasi, namun belum memiliki SIUP,” katanya, menambahkan untuk Alfamart pihaknya selalu melakukan rekomendasi. Ditambahkannya, sanksi terberat adalah pemberhentian operasional toko.

Namun pihak perusahaan berdalih, mereka sudah memiliki SIUP dari pusat. Ini mengindikasikan adanya pelanggaran administrasi di pemerintah kabupaten, tempat beroperasinya.

Untuk itu kepala Dinas Perdagangan Benny Mengko, meminta agar pihak Alfamart dan Indomaret harus melapor. “Dalam rangka pengeluaran rekomendasi dari perusahaan yang beroperasi di Minut. Karena sampai saat ini, ada yang belum datang di Dinas Perdagangan. Karena rekomendasi harus dari Dinas Perdagangan, sebelum dikeluarkan perizinannya dari KPPT. Ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya. 

Terpisah, Sekteraris Komisi B DPRD Minut Edwin Nelwan menegaskan, pihaknya tidak menolak Indomaret dan Alfamart. “Tetapi investor itu harus taat aturan. Kalau tidak taat aturan, jangan dipertahankan,” tegasnya. Lanjut politisi Partai Golkar ini, hal ini harus menjadi perhatian khusus dinas terkait. (ctr-06/ria)

Kirim Komentar