12 Jan 2017 08:23

227 Pejabat Pemprov Non Job

MyPassion
Ilustrasi

MANADO—Rolling jabatan eselon III dan IV, Jumat (13/1) esok, dipastikan akan menjadi kabar buruk untuk 227 PNS. Pasalnya, sesuai dengan formasi OPD baru hanya 1.023 jabatan yang akan diisi. Sementara total PNS eselon III dan IV di Sulut, sesuai ikut assessment, sebanyak 1.250.

Tak hanya itu, potensi turun jabatan turut menghantui para pejabat petahana. Bagaimana tidak, kejadian tersebut telah lebih dulu terjadi pada tataran eselon II. Ada tiga pejabat yang turun eselon. Sedangkan dua sisanya hingga kini belum mendapat posisi.

Wakil Gubernur Steven Kandouw mengonfirmasi pelantikan esok. Katanya, pejabat yang digodok, dipilih berdasarkan hasil assessment. Track record, kata dia, turut menjadi bahan pertimbangan. “Ia, Jumat (esok) pelantikan. Sudah sabar saja. Tim telah melakukan kajian sebelum menentukan yang terbaik,” bebernya.

Informasi didapat, pertarungan tak hanya terjadi di internal pemprov. Munculnya beberapa pejabat eselon III dari kabupaten/kota yang mulai bergeriliya, jadi sumber kegalauan tambahan pejabat petahana. “Sedangkan di eselon II terjadi, apalagi di eselon III,” ungkap salah satu pejabat mencurahkan isi hatinya.

Bahkan, akibat nasib tak jelas, beberapa pejabat eselon III lebih memilih menggunakan waktunya untuk menonton TV di ruangannya, ketimbang bekerja. “Kami kan belum jelas nasibnya, jadi yah begini dulu. Mau mulai bekerja, trus ternyata pejabat yang lain di sini, nanti ribet lagi,” tutur pejabat tersebut yang meminta namanya disimpan.

Sekretaris BKD Lucky Taju mengatakan, hingga kemarin, proses penggodokan masih dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) daerah. Bahkan, sampai tadi malam, rapat masih dilakukan di ruangan Sekprov Edwin Silangen.

“Semua kemungkinan bisa terjadi hanya bedanya tidak akan ada pelaksana tugas di jabatan eselon III atau IV. Semua definitif. Karena pengisian jabatan lowong melalui open bidding hanya berlaku di tataran eselon II,” jelasnya.  

Terkait kemungkinan undangan bakal disampaikan di detik-detik pelantikan, Taju tak menampik kemungkinan tersebut. Baginya, semua tergantung pengambil keputusan. Yakni gubernur.

“Pak Gubernur yang punya wewenang bukan kami. Beliau dan Pak Wagub serta Pak Sekprov yang berhak termauk sampai pelantikan dilakukan, kami hanya menjalankan perintah,” ujar dia.

Diketahui sebelumnya, pelantikan bakal dilaksanakan di seputaran Kalasey. Namun, Kabag TUP Biro Umum Setprov Dantje Lantang mengatakan, semua masih dipertimbangkan gubernur dan wakil gubernur. “Kami masih menunggu petunjuk pimpinan. Sejauh ini rencananya masih sama,” singkat dia.(cw-04/can) 

Kirim Komentar