09 Jan 2017 09:22
KASN Terima Laporan Dagang Jabatan

KPK Incar Tetty Cs

MyPassion

MANADO–Praktik ‘dagang jabatan’ menggelinding bak bola panas. Baik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mulai mengendus, aksi culas ini, terjadi tak hanya di Klaten Jawa Tengah. Tapi, juga di luar Pulau Jawa, termasuk Sulut. KASN mendapatkan laporan sekira 11 kabupaten, sekitar Desember 2016 lalu. Harga yang dipatok untuk sebuah jabatan bervariatif. Contohnya, Kepala SMP Rp80-150 juta, Kepala SD Rp75-125 juta, Kepala UPTD Rp50-100 juta (lihat grafis, red).

Saat ini, dalam penyelidikan terkait pelanggaran administratif atas sistem merit (sistem manajemen seleksi PNS, red). Sistem ini berfungsi mengawasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus sesuai prosedur, yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah. Bertujuan mencegah adanya praktik jual beli jabatan, konflik kepentingan seperti pemilihan jabatan atas dasar agama, suku, dan kepentingan politik.

Ketua KASN Pusat Sofian Effendi mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan KPK mengenai adanya laporan jual beli jabatan yang dilakukan kepala daerah. Menurutnya, pasca terciduknya Bupati Klaten Sri Hartini, banyak aduan masyarakat mengenai jual beli jabatan tersebut. “Sedangkan KASN tidak memiliki instrumen untuk melakukan penyelidikan. Kalau transaksi butuh penyadapan, dan KASN tidak punya alat penyadap," tegas Effendi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah sendiri menegaskan, tidak tertutup kemungkinan melibatkan orang-orang terdekat pimpinan daerah, baik itu gubernur, wali kota, maupun bupati. Menurutnya, hal itu sangat berpeluang dilakukan semua kepala daerah, setiap kali melakukan pengisian atau rotasi pejabat PNS. “Kalau memang ada informasi dari Komisi ASN, kami dengan senang hati menerimanya,” tutur Febri.

Terkait hal ini, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar menegaskan, tidak ada jual beli dalam pengisian jabatan. "Itu cerita lama yang baru terungkap. Tapi, di Boltim, itu tidak terjadi," ungkap Landjar.

123
Kirim Komentar