09 Jan 2017 11:37

Bayar Pokok Utang, Pengemplang Pajak Dibebaskan

MyPassion
Dionysius Lucas Hendrawan

MANADO—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo, akhirnya membebaskan penunggak pajak berinisal JK. Setelah sebelumnya dilakukan penyanderaan. Ini dilakukan setelah oknum bersangkutan akhirnya mengikuti program amnesti pajak.

"Kami telah membebaskan penunggak pajak berinisial JK yang sebelumnya disandera di Lapas Salemba selama 15 hari," ujar Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut Dionysius Lucas Hendrawan, lewat rilis, Minggu (8/1) kemarin.

Lanjutnya, JK memanfaatkan pengampunan pajak, secara otomatis menghapuskan sanksi administrasi. Cukup membayar pokok utang sekira 39 persen dari total utang pajak yang berjumlah Rp 1,4 miliar. Itu sesuai pasal 11 Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11/2016.

Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Suluttenggomalut FN Rumondor menyebutkan, penyanderaan yang dilakukan pihaknya diharapkan menjadi pembelajaran para penunggak pajak yang belum melunasi utang pajaknya.

Ditjen Pajak mengharapkan agar Wajib Pajak (WP) yang memiliki utang agar memanfaatkan amnesti pajak yang akan berakhir 31 Maret 2017.

Sebelumnya pada 22 Desember 2016, DJP bekerja sama dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian RI, melakukan penyanderaan terhadap JK, penanggung pajak di  PT MAM. Perusahaan ini terdaftar di KPP Pratama Gorontalo.

Ekonom Oldy Rotinsulu menyatakan dukungannya terhadap upaya proaktif DJP. Karena lebih mengarahkan pada penegakan hukum serta memaksimalkan pemasukan negara.(tr-03/har)

Kirim Komentar