07 Jan 2017 09:16

Resmi ke Pemprov, Gaji Guru SMA/SMK Aman

MyPassion
Gamy Kawatu

MANADOPOST—Kewenangan 366 SMA/SMK se-Sulut resmi berpindah ke Pemprov Sulut, per 1 Januari, lalu. Menyusul mulai berlakunya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Kekhawatiran dari para guru terkait nasib upah mereka pun dijamin.

Kepala Dinas Pendidikan Sulut Gamy Kawatu mengungkapkan, beban belanja pegawai para guru telah tertata dalam APBD 2017. Bahkan, untuk operasional sekolah dianggarkan dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, bila ada tambahan kebutuhan yang tidak tertata sebelumnya, dapat mencari jalan keluar atas kesepakatan semua pihak melalui komite sekolah. Selama tak memberatkan orangtua maupun para murid.

Terkait wacana pengadaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang telah diadakan kembali di daerah lain, Kawatu mengaku belum dapat menanggapi. Menurutnya, saat ini masih masa transisi sehingga pengaturan teknis belum dapat dituntaskan. “Soal SPP saya belum dengar itu bagaimana pengaturannya. Karena kegiatan efektif dimulai hari Senin, saat sekolah mulai beraktivitas kembali. Ini kan masih masa transisi,” jelasnya.

Ia membeber, sejumlah pejabat kepala sekolah sudah diusulkan, termasuk beberapa cabang dinas lainnya. Diharapkan, akhir bulan ini semua tuntas. Kawatu menegaskan, kepala sekolah bukan merupakan jabatan struktural. Hanya jabatan tambahan dari seorang guru.

Sehingga jabatan dipercayakan kepada kepala sekolah bukan pejabat Pemprov. Dijelaskan mantan Penjabat Bupati Minsel ini, berdasarkan validasi terakhir, sebanyak 5.913 tenaga pendidik SMA/SMK berstatus PNS kabupaten/kota, beralih status ke Pemprov Sulut.

12
Kirim Komentar