05 Jan 2017 12:44

PAW Papi ke Mami Berpolemik

MyPassion

MANADOPOST—Polemik pergantian kursi wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) masih terus bergulir. Sumardia Modeong yang akrab disapa Mami, anggota legislatif dari partai Golkar meminta pimpinan DPR segera memproses SK DPP Golkar.

Diketahui, surat keputusan tersebut berisi pergantian antar pimpinan DPRD Sehan Mokoagow kepada Sumardia Modeong.

“Surat 13-921/Golkar/XII-2016 tertanggal 17 Desember ditandatangani oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekum Idrus Marham,” ungkap Mami.

Mami menambahkan, sebagai Ketua DPD Golkar Boltim, partai hanya menjalankan perintah dari DPP. “Jika ada kader yang tidak mengindahkan perintah DPP psti ada proses di dalam internal partai. Kita duduk sebagai anggota DPR karena partai. Kursi ini kepunyaan partai,” tegasnya.

Sementara itu, Sehan Mokoagow yang akrab dengan panggilan Papi mengungkapkan, proses pergantian di internal partai Golkar tidak mendapatkan keputusan dalam pleno pimpinan daerah.

“Itu betul dari DPP, tapi di DPD II dan provinsi ada pleno tapi tidak ada keputusan. Ini jelas cacat hukum,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, saat ini sudah memasukkan somasi ke sekretariat DPRD, untuk tidak melaksanakan proses terhadap keputusan tersebut.

“Ini ada prses di internal partai, saya sudah memberikan somasi dan tembusan sampai ke DPP. Ada proses mahkamah partai,” ungkapnya.

Menurut Mokoagouw, saat terpilihnya Modeong sebagai Ketua Golkar Boltim, ada surat penyataan tertulis di atas materai untuk menjamin dan mengamankan dirinya sebagai pimpinan dewan. “Itu berarti wanprestasi. Saya gugat untuk membatalkan surat dari DPP. Akan saya tempuh sampai pengadilan perdata,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Boltim Marsaoleh Mamonto menjelaskan, dengan adanya surat tersebut, ada proses yang harus dilewati di DPRD. “Laporan sudah masuk. Namun, ada proses yang yang harus dilewati. Untuk internal partai, silakan yang bersangkutan yang berproses,” ungkapnya.

Sekretaris Dewan Priyamos mengungkapkan, akan mengecek ke DPD Golkar terkait legalitas surat tersebut. “Selesai verifikasi di DPP Gokkar baru bisa melanjutkan proses ke paripurna sampai adanya surat keputusan gubernur,” ungkapnya.(ctr-03/can)

Komentar
Kirim Komentar