21 Des 2016 09:48

Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong

MyPassion
CINTA ANAK-ANAK: Dahlan Iskan mencium Rizki (6) dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo. Ihsan sangat terkesima dengan peran film Sepatu Dahlan. Tampak Dahlan usai menghadiri sidang keempat di PN Tipikor Surabaya, kemarin. Foto: Jawa Pos

MANADOPOST – Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk meyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar Jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

 

Kuasa hukum Dahlan menganggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.

Terkait dengan keberatan itu, JPU sebenarnya mengakui bahwa masih ada perdebatan soal definisi kekayaan yang dikelola BUMN atau BUMD. Namun, mereka tetap mengambil definisi yang dianggap cocok untuk mencari kesalahan Dahlan. Yakni, rumusan pasal dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Jaksa juga sempat mengutip putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013. Putusan itu memang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke BUMN dan BUMD termasuk bagian dari keuangan negara. Dengan begitu, kerugian yang terjadi bisa dianggap sebagai kerugian negara. Sayang, putusan itu tidak dikutip lengkap. Hanya diambil bagian yang menguntungkan jaksa.

Salah satu yang diabaikan jaksa dalam putusan MK tersebut ialah pendekatan pemeriksaan terhadap BUMN dan BUMD oleh penegak hukum. Putusan MK itu menyatakan bahwa pengawasan terhadap keuangan perusahaan negara tidak boleh disamakan dengan pengawasan terhadap keuangan kementerian atau lembaga negara. Pemeriksaan terhadap keuangan BUMN dan BUMD harus berdasar business judgment rule, bukan government judgment rule.

123