20 Des 2016 09:51

UN Jalan Terus, Berikut Penjelasan Wakil Presiden

MyPassion
Jusuf Kalla

JAKARTA- Polemik tentang apakah sistem Ujian Nasional (UN) akan dihapus atau tidak sudah terjawab. Rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, Rabu (7/12/) memutuskan UN jalan terus. Keputusan ini sekaligus mematahkan gagasan penghapusan sistem UN. Artinya, sekira 180.520 siswa di Sulut wajib mengikuti UN.

"Usulan moratorium itu tidak disetujui. Tapi disuruh kaji ulang,’’ ujar JK saat ditemui di Istana Wapres, kemarin.

Pengkajian yang diharapkan adalah bagaimana meningkatkan mutu UN yang sudah ada saat ini, sehingga hasilnya lebih maksimal. Sudah banyak contoh negara di Asia yang menerapkan UN, bahkan dilakukan dengan ketat. Misalnya, Cina, India, dan Korea Selatan. Secara umum, negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, masih menerapkan UN. Namun, memang ada beberapa negara pula yang tidak menerapkannya. Seperti Jepang yang hanya menerapkan ujian masuk perguruan tinggi.

JK menuturkan, bagaimanapun UN masih diperlukan. Meskipun, memang perlu upaya keras untuk meningkatkan mutunya secara merata. "Tanpa UN, bagaimana bisa mengetahui bahwa daerah ini kurang atau tidak,’’ lanjutnya.

Untuk mengetahui hal itu, harus menggunakan soal yang hampir sama, sehingga kualitas tiap-tiap daerah bisa dipetakan. Mana saja daerah yang harus didorong lagi kualitas pendidikannya.

"Tanpa UN, daya saing kita, semangat anak-anak untuk belajar berkurang,’’ lanjut pria kelahiran Watampone, Sulsel, itu. JK menambahkan, dia meminta ada rapat kabinet kembali untuk membahas UN. Bukan untuk mencari alternatif pengganti ujian. Melainkan, mencari formula untuk meningkatkan efektivitas UN.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy tidak mau berkomentar soal pembatalan rencana moratorium UN itu. "Saya tidak mendapat perintah untuk memberikan keterangan (kepada wartawan, red),’’ jelas Effendy, kemarin.  Keterangan lebih komplet soal pembatalan moratorium UN dikeluarkan Seskab atau Sesneg.

12
Kirim Komentar