14 Des 2016 09:58
DIPA Sulut Naik 3,22 Persen

Sulut Kecipratan 9,045 Triliun

MyPassion
SIMBOLIS : Gubernur Sulut Olly Dondokambey didampingi Kakanwil DJPBN Provinsi Sulut Sulaimansyah saat serah terima DIPA pada Penjabat Bupati Bolmong Nixon Watung di Graha Gubernuran kemarin (13/12). Foto: Jendri Dahar MP

MANADO—Tahun depan, Sulut kecipratan dana Rp 9,045 triliun atau naik sebesar 8,50 persen. Sementara, untuk Nilai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 mencapai Rp 22.793 miliar. Angka ini wajib disiasati dengan langkah cepat dan strategis.

Bila dirinci, nilai ini terdiri, masing-masing Rp 9.045 miliar untuk belanja kementerian/lembaga sementara, sisanya sebesar Rp 13.748 miliar datang dari dana transfer. Secara keseluruhan nilai DIPA ini naik sebesar 3,22 persen dibanding 2016 yang mencapai Rp 22.082 miliar. Untuk belanja kementerian/lembaga di Sulut 2017 naik sebesar 8,51 persen dibanding 2016. Sedangkan belanja transfer naik tipis sebesar 0,01 persen dibanding 2016. Porsi total belanja di Sulut 2017 mencapai 1,10 persen dibanding total belanja nasional Rp 2.080 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulut Sulaimansyah menyatakan, perlunya penyederhanaan penyaluran dan LPJ untuk bantuan sosial. Hal ini untuk melanjutkan program modernisasi sistem pembayaran. Tujuannya untuk meminimalisir pembayaran manual yang cenderung kurang transparan dan akuntabel.

“Beberapa langkah itu, berguna untuk memaksimalkan penyaluran anggaran dan pelaksanaannya di lapangan, masih perlunya edukasi dan pemahaman lebih untuk bendahara, sehingga dalam penyusunan LPJ tidak lagi mengalami keterlambatan dan ketepatan penyusunannya,”ujarnya di sela-sela penyerahan DIPA di Graha Gubernuran (13/12).

Lebih jauh, dirinya mengungkapkan, langkah cepat dan tepat wajib dilaksanakan guna menindaklanjuti beberapa agenda pekerjaan yang masih tertunda di tahun ini. “Penyerahan DIPA 2017 lebih awal, dimaksudkan agar seluruh satuan kerja dapat segera memulai proses lelang di 2016 dan menyiapkan segera rencana kalender kegiatan agar pelaksanaan anggaran dapat lebih terstruktur dan lebih awal sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran sebagaimana tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya,” urainya. (jul/can)

Kirim Komentar