29 Nov 2016 07:49

KPK Desak Olly Sikat Izin Tambang

MyPassion

MANADO- Hati-hati. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengawasi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Termasuk IUP di Sulut (IUP). Apalagi, di Indonesia saat ini, ada 3.966 izin bermasalah. Komisi antirasuah mendesak kepala daerah, termasuk Gubernur Olly Dondokambey, agar menyelesaikan persoalan izin itu. Targetnya, Januari mendatang persoalan tersebut harus tuntas.

Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala daerah se-Indonesia untuk menyelesaikan masalah izin yang sudah lama belum terpecahkan. Awalnya, para kepala daerah di-deadline menyelesaikan izin bermasalah itu Mei. Tapi sampai waktu yang ditentukan, mereka tak kunjung merampungkan persoalan tersebut. KPK akhirnya memperpanjang waktu sampai Januari mendatang. "Jika tidak diselesaikan tepat waktu, maka kami akan ambil tindakan tegas," terang dia. Masalah perizinan itu bisa dibawa ke ranah pidana. Jadi, sebelum batas waktu selesai, kepala daerah masih mempunyai waktu untuk menyelesaikannya.

KPK memang harus tegas agar izin yang bermasalah bisa diselesaikan. Selain itu, agar kedepannya perizinan bisa berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada yang dipermainkan. Komisi yang dipimpin Agus Rahardjo itu tidak akan segan-segan menindak kepala daerah yang masih memainkan perizinan. Apalagi menerima  suap dari proses perizinan.

Penindakan dalam pengurusan IUP itu sudah dibuktikan KPK dengan menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2009-2014.

Nur Alam diduga menerima USD4,5 juta atau sekitar Rp60 miliar dari seorang pengusaha tambang bernama Mr Chen. Pengusaha asal Taiwan itu memiliki hubungan bisnis dengan PT Billy Indonesia, perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara.

123
Kirim Komentar