25 Nov 2016 07:56
Mendikbud: Tinggal Tunggu Persetujuan Presiden

Sah! UN Tinggal Sejarah

MyPassion
Muhadjir Effendy

SELAMAT tinggal Ujian nasional (UN). UN tinggal sejarah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah merampungkan kajian penyelenggaraan unas. Hasilnya ujian tahunan yang menyedot anggaran Rp500 miliar itu, dihentikan sementara (moratorium, red).

Kepastian penghentian UN itu disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di kantornya kemarin. ’’Keputusan ini masih di tingkat kementerian. Tinggal menunggu persetujuan Presiden melalui inpres (instruksi presiden, red),’’ kata Effendy, di kantor Kemendikbud, Senayan, kemarin (24/11).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan moratorium UN tidak hanya berlaku untuk 30 persen sekolah. Dimana sebanyak 30 persen sekolah ini telah berhasil mengejar standar nasional pendidikan. Muhadjir menegaskan moratorium UN berlaku untuk seluruh sekolah.

Sebagai gantinya Muhadjir mengatakan ujian akhir atau kelulusan diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Pengawasannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk jenjang SMP ada di kabupaten dan kota. Sedangkan jenjang SMA dan SMK di pemerintah provinsi. ’’Pemerintah pusat juga masih tetap ikut mengawasi,’’ tuturnya.

Selama ini muncul pandangan bahwa integritas guru dalam menjalankan UN dipertanyakan. Muhadjir meminta pandangan seperti itu dibuang jauh-jauh. Dia berharap publik tidak mudah menuduh kinerja guru dalam penyelenggaraan unas.

Muhadjir mengatakan moratorium penyelenggaraan unas berlaku sampai batas yang belum ditetapkan. Intinya sampai kualitas pendidikan sudah merata. Dia menegaskan saat ini baru ada 30 persen sekolah yang sudah mampu mengejar standar nasional pendidikan. Itu artinya pemerintah masih memiliki tugas untuk menuntaskan 70 persen sisanya.

Anggaran super besar yang terbuang untuk unas, bakal dialokasikan untuk sejumlah pembenahan. Diantaranya adalah pembenahan atau revitalisasi sekolah rusak. Kemudian juga untuk peningkatan kompetensi guru. ’’Setelah dievaluasi dan sekolah-sekolah sudah siap, bisa unas lagi,’’ tandasnya.

Menurut Muhadjir fungsi unas yang utama adalah pemetaan. Sekarang waktunya pemerintah memperbaiki kualitas berbasis hasil pemetaan yang ada. Tidak seperti sekarang ini, dilakukan pemetaan terus setiap tahun. Namun intervensi perbaikan kualitas pendidikannya belum maksimal.

12
Kirim Komentar