03 Nov 2016 10:55

Medsos Diawasi, PNS Terlibat Politik Praktis Dipecat

MyPassion
Ilustrasi

MANADOPOST— Tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) sudah memasuki tahapan kampanye. Pemerintah mulai mengawasi aktivitas PNS. Bahkan, aktivitas aparatur di media sosial (medsos) ikut dipantau.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Ashari Sugeha  memperingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat politik praktis. Ini sesuai dengan penegasan dari Komisi ASN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “ASN dilarang berkampanye atau berorasi di atas panggung. Sebab sanksinya berat, bisa pemecatan," ungkap Ashari.

Dirinya menegaskan, meski salah satu paslon ada hubungan keluarga atau merupakan istri dan suami paslon, tetap tidak diperbolehkan ikut kampanye.  “Harus ada pilihan. Apabila memilih untuk berkampanye maka disilakan untuk mengundurkan diri,” tegasnya.

Dikatakan Ashari, sejauh ini memang belum ada laporan, namun apabila ada laporan pasti akan ditindak sesuai aturan. “Setiap apel pagi, mewakili bupati selalu saya katakan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pilbup Bolmong tahun 2017 mendatang," tandasnya.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bolmong Zainudin Paputungan mengatakan, para ASN Bolmong harus berhati-hati memanfaatkan medsos, apalagi untuk berkampanye. "Jika kedapatan otomatis kami sangksi sesuai prosedur. Tidak boleh ada ASN yang kampanye karena itu memang dilarang," tegasnya.

Lanjutnya, dalam penggunaan medsos pihaknya akan mengontrol. “Facebook, BBM dan lainnya, kita akan awasi. Bekerjalah sesuai tupoksi kita sebagai ASN. Fokus saja  pada pekerjaan,” terangnya.(ctr-20/fir)

Kirim Komentar