31 Okt 2016 09:25

Dahlan dan Etika Penegakan Hukum

MyPassion
Augustinus Simanjuntak. Foto: Jawa Pos

                                                                                Oleh                                                                                                                                                         AUGUSTINUS SIMANJUNTAK                                                             

                                    (Dosen etika bisnis di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya)

ADA sebuah mobil pribadi yang sedang membawa orang yang sekarat ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, mobil itu tiba-tiba berhadapan dengan traffic light yang baru saja menyala merah dengan hitungan 100 (detik). Sopir mobil boleh saja memberikan tanda kepada semua pengguna jalan agar diizinkan menerobos traffic light tersebut. Tujuannya cuma satu: menyelamatkan nyawa orang itu.

Kalau secara legalistik formal, setiap orang harus taat traffic light sebagai simbol hukum. Polisi lalu lintas harus menindak siapa pun pelanggarnya.

Namun, polisi yang bertugas secara etis pasti mengambil langkah progresif dengan membantu pengendara mobil itu melewati traffic light tanpa ancaman sanksi apa pun. Sebab, nyawa warga jauh lebih penting daripada legal formal. Sungguh tidak adil kalau aparat menyamakan pengendara yang membawa orang sekarat dengan para pengendara lainnya. Prinsip moral jauh lebih tinggi daripada kepastian hukum. Apalagi terkait dengan keselamatan nyawa orang lain.

Pengabaian moral oleh aparat hukum telah dialami mantan Dirut PLN yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tahun lalu Dahlan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta hanya karena langkah progresifnya dalam pengajuan anggaran proyek gardu induk listrik bersifat tahun jamak ( multiyear). Padahal, langkah tersebut diambil Dahlan untuk mengatasi hambatan proyek saat banyak rakyat yang membutuhkan listrik.

Saat itu kejaksaan mempersoalkan sistem pembayaran ke kontraktor yang memakai sistem per perkembangan kerja (masalah teknis pembayaran). Menyikapi tuduhan itu, Dahlan akhirnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait dengan penetapannya sebagai tersangka tersebut. Agustus 2015, hakim akhirnya mengabulkan seluruh gugatan Dahlan. Menurut hakim, penetapan tersangka itu tidak sah karena tidak didasari alat bukti yang cukup (hanya berdasar keterangan dari tersangka lain).

Publik memang sulit percaya bahwa Dahlan yang pernah membangun budaya bisnis transparan di PLN maupun BUMN tanpa digaji berurusan dengan hukum. Kini Dahlan kembali harus mengalami kasus serupa. Entah berdasar keterangan siapa lagi, Dahlan dituduh terlibat korupsi dalam restrukturisasi PT Panca Wira Usaha (PWU) yang pernah dipimpinnya pada 2000–2010. Selain tidak jelas adanya aliran dana kepada Dahlan (hanya berupa tanda tangan lelang), mengapa kasus itu baru diusut setelah lebih dari 15 tahun?

Jika ada pihak lain atau bawahan yang melawan instruksi Dahlan un- tuk tidak melakukan korupsi dalam proses restrukturisasi PT PWU, kejaksaan perlu belajar soal pertanggungjawaban transaksi berdasar pasal 1367 BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUH Perdata. Menurut pasal itu, majikan (direktur) tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya kalau perbuatan itu tidak dapat dicegahnya sesuai dengan tugas yang seharusnya.

12
Berita Terkait
Kirim Komentar