19 Okt 2014 02:27

Konflik PPP Repotkan KMP

MyPassion

Oleh :

Yusuf Rahman

 

“Taatilah Allah dan Rasul-Nya  dan janganlah kamu berbantah-bantah, maka kamu akan gagal dan hilanglah kekuatanmu. Bersabarlah  sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar” (QS Al-Anfal 47).

Perintah dan peringatan dari Allah SWT ini  tampak kurang diindahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) partai politik (parpol) yang berbasis Islam. Mereka bertikai alias berkonflik. Akibatnya, secara politik mereka menjadi lemah dalam artian tidak memiliki posisi tawar yang kuat di kalangan Koalisi Merah Putih (KMP).   Partai itu satu dari enam parpol yang bergabung dalam koalisi tersebut. Konflik internal PPP membuat repot  KMP mendudukkan mereka di salah satu kursi pimpinan DPR RI atau  MPR RI. Padahal KMP mendominasi pimpinan DPR RI seluruhnya dan hampir seluruh pimpinan MPR RI ( sesuai ketentuan satu kursi diduduki anggota Dewan Perwakilan Daerah).  Tak seorangpun anggota PPP yang menduduki pimpinan kedua lembaga itu

Konflik bermula ketika DPP PPP memberhentikan Ketua Umum Suryadarma Ali (SDA) sebagaimana diumumkan sekjen partai itu Romahurmuziy saat menggelar konprensi pers. Pemberhentian itu sudah sesuai dengan ART partai, katanya. Alasan pemberhentian disebutkan karena mantan Menag itu sudah ditetapkan sebagai tersangka  oleh KPK. Status hukum itu dinilai membatasi ruang gerak SDA sebagai Ketum. Menurut Sekjen, status hukum SDA sudah pada tingkat yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan PPP sehingga perlu diambil tindakan segera untuk memutus keterikatannya dengan organisasi dan untuk berkonsentrasi menyelesaikan persoalan hukumnya  SDA perlu diberikan ruang dan waktu leluasa dengan memberhentikannya sebagai Ketum.

Selain itu SDA juga dinilai telah melakukan pelanggaran dalam penunjukan jabatan publik yang semestinya diputuskan melalui Rapat Pimpinan Harian DPP PPP. Hal itu terkait  penunjukan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama,  yang menggambarkan ketidakmampuan kordinasi Ketum PPP akibat status hukumnya, kata Sekjen. Yang ditunjuk itu sebagaimana diketahui adalah Wakil Ketua MPR-RI periode 2009-2014.

Saling Pecat

Romahurmuziy alias Roma bergerak cepat. Setelah memberhentikan SDA ia menggelar Rapimnas PPP di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, 14-15 September.  Rapimnas yang dihadiri 38 pimpinan pusat dan 29 pimpinan wilayah menghasilkan tujuh poin antara lain mengangkat Emron Pangkapi dan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP untuk meneruskan masa bakti 2011-2015.

Dalam pada itu SDA menyatakan pemberhentian dirinya tidak sah. Dia kemudian balik memecat tiga wakil ketua umum di bawah kepemimpinannya yaitu Emron Pangkapi, Suharso Manuarfa dan Lukman Hakim Saifuddin (Menag yang ditunjuknya) serta Sekjen DPP PPP Romahurmuziy.  Ia juga memecat enam Ketua DPP, yaitu Ermalena Muslim, Reni Marlinawati, Ainur Rofik, Rusli Effendi, Yusroni Yazid dan Hizbiyah Rohim.

Sementara itu SDA gencar konsolidasi ke daerah. Ia dan jajaran pendukungnya juga menduduki Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat

Emron Pangkapi dan Romi juga bergerak cepat dengan melapor kepada Kementerian Hukum dan HAM. Mereka melaporkan bahwa pergantian ketua umum dari SDA kepada Emron telah melalui mekanisme yang benar.

Ishlah

Sebagai partai berbasis Islam PPP tampak merujuk kepada ayat Alquran dalam menyelesaikan sengketa atau konflik. Simaklah terjemahan bagian tengah ayat yang bunyinya “... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian...” (QS An-Nisa’ 59). 

Partai berlambang Kakbah itu memiliki badan  yang disebut mahkamah.  Badan itu menginterpretasikan tuntunan Ilahi tadi sebagai ishlah yang artinya perdamaian. Mahkamah pun mengeluarkan putusan sela yang mengimbau kedua kubu yang bertikai agar melakukan ishlah. Ditetapkan pula Suryadarna Ali tetap sebagai ketua umum dan Romahurmuziy tetap sebaga sekjen. Jadi semacam win-win solution.

Apa komentar SDA? “Saya belum menerima keputusan itu”, katanya di Hotel Sultan, Jakarta.  Dia menolak berkomentar lebih jauh. Namun kubu lawan merespon negatif. Riau Pos 12 Oktober memberitakan  kubu Roma bakal menyelenggarakan muktamar di Surabaya 15-18 Oktober ini yang oleh kubu SDA dianggap ilegal.  Marilah kita tunggu apa akhir drama yang dimainkan partai yang lahir di era Orba itu.***

Komentar
Kirim Komentar